Airlangga Cs Dikejar Target Tambal Defisit Perdagangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta para menterinya, terutama di bidang ekonomi, bergerak cepat. Segera tambal defisit perdagangan, buka lapangan kerja dan tarik investasi sebesar-besarnya. Semoga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Cs sanggup memenuhi target ini.

Pesan itu dikatakan, Presiden usai melantik menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. 

Menurut Jokowi, fokus utama tim ekonomi adalah membenahi neraca perdagangan yang saat ini masih defisit. Selain itu, Presiden juga minta jajaran menteri bekerja keras meningkatkan investasi agar bisa menyerap angkatan kerja sebanyak mungkin. 

“Kita akan mengejar yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Membuka lapangan pekerjaan yang akan dilakukan dengan cara menarik investasi sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi. 

Baca juga : Pegadaian Genjot Sinergitas Dan Digitalisasi

Untuk merealisasikan target tersebut, Kabinet Indonesia Maju akan memprioritaskan pemangkasan aturan yang menghambat investasi. Salah satunya, dengan mekanisme omnibus law. Jokowi menyebut, kebijakan omnibus law ini sudah dijalankan saat Kabinet Kerja lalu, yang ditangani Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

“Sudah saya sampaikan kemarin saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pangkas aturan yang menghambat dengan cara cepat lewat omnibus law. Intinya yang ruwet harus disederhanakan,” kata Jokowi. 

Dilanjutkannya, pembangunan SDM juga jadi prioritas utama pemerintah lima tahun ke depan. 

“Kita garap dan kerjakan secara ramai-ramai sehingga memunculkan daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Dan yang terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” tegas Jokowi. 

Baca juga : Tingkatkan Kerja Sama Investasi dan Pariwisata RI-China, KBRI Beijing Gelar Forum Bisnis

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembenahan kinerja perdagangan membutuhkan waktu. Pasalnya, untuk menggenjot kinerja perdagangan, pemerintah juga membutuhkan investasi. 

“Butuh waktu, ini Rancangan Undang-undang Omnibus Law akan segera dibahas dan didetailkan dengan parlemen untuk dipertajam dan dijadikan prioritas,” kata Airlangga. 

Sebagai informasi, sampai periode I pemerintahan Jokowi berakhir, neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih defisit. Untuk neraca perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada periode JanuariSeptember 2019 masih defisit 1,95 miliar dolar AS. 

Sedangkan untuk transaksi berjalan, mengalami defisit 8,4 miliar dolar AS atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2019. 

Baca juga : Menteri Rini Ajak Lima BUMN Garap Proyek Tambang di Madagaskar

Data Kementerian Perdagangan juga menunjukkan, Indonesia masih akan kebanjiran barang impor pada masa awal-awal implementasi poin-poin dari perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Setidaknya, hingga 2040, Indonesia masih akan menderita def¬isit neraca perdagangan dengan perjanjian perdagangan tersebut. 

Namun, pemerintah menegaskan, tak ada yang salah dengan impor. Terlebih, jika impor yang dilakukan untuk memenuhi barang modal yang dibutuhkan industri.[NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.