Dark/Light Mode

Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024

Kementerian PUPR Sebut Pembangunan IKN Sesuai Target Dan Roadmap

Senin, 26 Februari 2024 18:20 WIB
Seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024: Menuju Ibu Kota Baru Nusantara (IKN): Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur di Hotel Shangri-La Jakarta, Jakarta, Senin (26/2/2024). Foto: Istimewa
Seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024: Menuju Ibu Kota Baru Nusantara (IKN): Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur di Hotel Shangri-La Jakarta, Jakarta, Senin (26/2/2024). Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Di sisi lain, Managing Partner dari Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), Sartono menambahkan IKN adalah perubahan baru yang inovatif yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung tahun 2045.

Dentons HPRP, jelasnya, berharap dapat ikut mendorong kerja sama yang harmonis dari berbagai pihak untuk pembangunan IKN guna mendorong perekonomian nasional.

Baca juga : Melalui Inpres Jalan Daerah, Kementerian PUPR Tangani Ribuan Kilometer Jalan Daerah

Di tempat yang sama, Troy Pantouw, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN, menambahkan salah satu roadmap pembangunan IKN yang akan direalisasikan tahun ini adalah perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-79 di IKN.

"Pembangunan ini sudah berjalan dan sudah mulai kelihatan. Pada Juni 2024, akan ada topping off Hotel Nusantara yang dibangun oleh perusahaan swasta. Jadi Agustus sudah bisa nginap di hotel ini," terangnya.

Baca juga : Mahfud Temui Jokowi Sore Ini Serahkan Surat Pengunduran Diri Dari Menko Polhukam

Sementara itu, Irman Boyle, Wakil Presiden Eksekutif, Kepala Direktorat Group Advisory Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengatakan, saat ini di lapangan setidaknya ada dua sikap investor berinvestasi di IKN.

Pertama, ingin melakukan proyek percontohan dengan harapan dapat diperluas ke proyek dengan keyakinan terhadap regulasi dan komitmen dari Pemerintah. Kedua, masih menunggu adanya kepastian jaminan (underwrite) dari Pemerintah.

Baca juga : Viral Video Mukbang Tusuk Gigi, Kementerian Pangan Korsel: Jangan Dimakan

"Mau nggak mau kunci untuk mendapatkan Rp 600 triliun dalam 5 tahun dan mendapatkan 2 juta populasi, Pemerintah harus underwrite pembiayaan, modal utama politik harus komitmen 15 tahun berikutnya, bukan hanya 5 tahun," terangnya.

Selain itu, menurutnya, kapasitas birokrasi harus sama, mulai dari Menteri, Direktur hingga Kasubdit untuk siap memberikan kemudahan fisik, perizinan sampai bisa mencapai financial close,” paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.