Lewat Pendekatan Yurisdiksi, Pemerintah Dorong Sertifikasi ISPO Petani Sawit

 Sebelumnya 
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mengungkapkan, juga diperlukan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses bagi petani sawit.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan holistik atau yang dikenal sebagai sertifikasi kewilayahan atau yurisdiksi.

Pendekatan ini memungkinkan untuk percepatan sertifikasi ISPO dengan melibatkan Pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Baca juga : Fokus Tingkatkan Sistem Manajemen, Pelindo Solusi Logistik Pertahankan Sertifikasi ISO Series

"Saat ini, kebijakan di sektor perkebunan Indonesia telah ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan terkait ISPO dan RAN KSB, serta upaya penyusunan RAD KSB di tingkat daerah," ujar Sabarudin.

Namun kata dia, masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian dan output, terutama dalam konteks kewilayahan dan lingkungan.

"Sebab itu, SPKS menekankan pentingnya merumuskan pendekatan kewilayahan yang komprehensif untuk menciptakan kabupaten yang berkelanjutan. Hal ini mencakup inventarisasi seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam wilayah tersebut, serta perencanaan aksi dan sistem kelembagaan yang mendukung," tegasnya.

Baca juga : Airlangga Temui Medvedev, Manturov Dan Volodin Bahas Penguatan Kerja Sama

Untuk diketahui, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang telah berjalan hingga 2024, memberikan mandat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan serangkaian upaya perbaikan tata kelola dengan layanan program rencana aksi.

Perbaikan tata kelola ini dibiayai melalui instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan kerja sama multi pihak.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi KSB di tingkat daerah masih sangat minim, hingga saat ini hanya 9 provinsi dan 19 kabupaten yang telah menetapkan kebijakan tersebut.

Baca juga : Jempoli Women Ecosystem Catalyst, Pemerintah Tawarkan Kerja Sama Pendanaan-Riset

Alhasil, keberadaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mengalami stagnasi. Saat ini baru sekitar 0,3 persen dari luasan lahan perkebunan kelapa sawit nasional yang dapat melakukannya. Nov

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.