Dark/Light Mode

Darmin: Kementerian BUMN Gaspol Reformasi Struktural

Jumat, 27 September 2024 08:43 WIB
Mantan Menko Perekonomian, Darmin Nasution (tengah). (Foto: M Qori Haliana/RM)
Mantan Menko Perekonomian, Darmin Nasution (tengah). (Foto: M Qori Haliana/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Menko Perekonomian, Darmin Nasution, memuji perubahan besar yang terjadi di Kementerian BUMN. Di mata Darmin, Kementerian BUMN telah gaspol melakukan reformasi struktural.

Darmin mengamati, terjadi perubahan besar yang dilakukan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Tepatnya, saat Erick Thohir menakhodai Kementerian BUMN, yang berani melakukan transformasi besar pada perusahaan-perusahaan pelat merah.

Darmin mengaku, yang dilakukan Erick ini memiliki kesamaan dengan langkahnya saat memimpin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2006-2009. Menurutnya, hal ini tidak mudah.

"Perubahan yang terjadi di DJP dengan perubahan yang diinisiasi di Kementerian BUMN memiliki kesamaan mendasar dalam hal pendekatan reformasi struktural, modernisasi sistem, serta fokus pada transparansi dan akuntabilitas," ujar Darmin, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dalam sektor reformasi struktural dan organisasi, Darmin menyampaikan, dirinya dan para pimpinan di Kementerian BUMN sama-sama memahami pentingnya restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas institusi. Di DJP, Darmin melakukan reformasi struktural dengan memisahkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi praktik korupsi.

"Langkah ini mirip dengan pendekatan yang merombak struktur Kementerian BUMN. Termasuk melakukan reshuffle besar-besaran di tubuh perusahaan-perusahaan BUMN, mengganti beberapa direksi, serta membentuk klaster-klaster BUMN yang lebih terfokus pada kinerja dan sinergi antar perusahaan," lanjut Darmin.

Baca juga : Makanan Sudah Ditentukan, Waktunya Masih Dicocokkan

Darmin teringat, saat memimpin DJP telah melakukan modernisasi dengan memperkenalkan teknologi baru. Seperti sistem pelaporan pajak elektronik (e-filing) dan digitalisasi layanan perpajakan. Hal itu untuk mempermudah proses administrasi serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan penyalahgunaan. Hal ini juga sama, dilakukan di Kementerian BUMN.

Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN juga mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Anas memberikan apresiasi atas Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

"Pemerintah melakukan penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana mandat dari Presiden. Kami lihat berbagai capaian kinerja Kementerian BUMN perlu diapresiasi," kata Anas.

Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian BUMN tersebut meliputi penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, serta digitalisasi. Ada tiga indikator kinerja utama di Kementerian BUMN. Pertama, berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai Proyek Strategi Nasional (PSN). Ketiga, berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, mulai dari pengembangan dan pendampingan UMKM.

Di bawah kepemimpinan Erick, Kementerian BUMN memangkas jumlah deputi, dari semula 9 menjadi 3. Selain itu, Menteri BUMN juga dibantu oleh 2 wakil menteri.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Erick terus melakukan restrukturisasi BUMN bermasalah. Kementerian BUMN juga melakukan reformasi dalam konteks melakukan merger, clustering, dan memperkecil jumlah BUMN. Yang awalnya ada 108 BUMN, kini mendekati 40.

Baca juga : Soal Jumlah Menteri, Jokowi Serahkan Ke Prabowo

Selain itu, perampingan di level anak usaha BUMN juga dilakukan. Kemudian pembentukan holding-holding baru. Seperti InJourney, serta penguatan holding-holding yang sudah ada sebelumnya, seperti MIND ID. "Sehingga sekarang kita mengelola 12 cluster," ucap Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan fondasi ekonomi yang telah dibangun Jokowi. Termasuk di BUMN. Sebab, hal ini akan memberikan kepastian bagi investor.

Ujang menyatakan, selain berlatar belakang militer, Prabowo merupakan pengusaha kawakan. Sehingga, Ketua Umum Partai Gerindra itu, paham betul pentingnya stabilitas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Dengan stabilitas di segala sektor, Ujang yakin, perekonomian Indonesia akan semakin meroket di era Prabowo. "Saya yakin dengan komitmen Prabowo membangun ekonomi berkelanjutan. Fondasinya dibangun Jokowi, Prabowo melanjutkannya," ulas Ujang, Kamis (26/9/2024).

Ia menilai, konsistensi melanjutkan kebijakan di sektor ekonomi merupakan PR Indonesia. Sejak Indonesia tak memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kerap terjadi bongkar pasang lembaga atau kementerian yang menyebabkan sulitnya tercapai stabilitas.

Karena itu, Ujang menyebut, saat ini adalah momentum Prabowo menciptakan stabilitas lintas pemerintahan. "Sangat penting menjaga fondasi ekonomi era selanjutnya, sambil terus membangun pertumbuhan," katanya.

Baca juga : Indonesia Berpotensi Besar Dalam Digitalisasi Ekonomi

Ujang melanjutkan, langkah yang dilakukan Prabowo akan menjadi acuan bagi investor. Karena itu, dia yakin Prabowo pasti memberikan kepastian di berbagai sektor. Mulai dari hukum, politik, dan ekonomi dengan melanjutkan yang telah dibangun Jokowi.

Hal yang tak kalah penting adalah keyakinan Prabowo tak akan melakukan bongkar pasang fondasi ekonomi layaknya yang kerap terjadi setiap peralihan kekuasaan. Kata Ujang, konsistensi Prabowo mempertahankan fondasi pemerintahan yang terkait ekonomi akan memberi kepastian bagi investor. Keberlanjutan akan memberikan pesan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bongkar pasang kebijakan setiap lima tahun sekali. 

"Ada keyakinan (dari investor) bahwa Prabowo akan melanjutkan pondasi ekonomi era Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Sebelumnya, dalam acara halal bihalal PBNU, April 2024, Prabowo menyatakan semangat untuk mempertahankan fondasi kuat yang telah diwariskan Presiden Jokowi. "Strategi dan program yang sudah dirintis Pak Joko Widodo dan pemerintahan beliau kami anggap sebagai landasan, fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu," kata Prabowo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.