Dark/Light Mode

Pemasok Avtur Nggak Boleh Dimonopoli

Luhut Dan BKS Ingin Harga Tiket Terjangkau Jelang Nataru

Rabu, 4 Desember 2019 08:52 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima cenderamata dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima cenderamata dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemarin.

RM.id  Rakyat Merdeka - Harga tiket pesawat masih menjadi persoalan. Sementara, momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) makin dekat. Jangan sampai masyarakat mengeluh soal harga tiket.

Hal itu dikatakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsat Pandjaitan saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin. 

Rapat untuk mensinkronisasikan program kerja dalam lima tahun ke depan dengan visi misi Presiden Jokowi. 

Luhut meminta salah satu yang mesti segera dibenahi adalah avtur. Luhut yakin, ada sesuatu yang tidak beres pada bisnis bahan bakar pesawat terbang ini. 

“Kami sudah minta, semua harus efisiensi, cost ini ujungnya efisiensi. Kenapa orang lain bisa lebih murah dari kita. Pasti ada yang salah,” tegasnya. 

Baca juga : Prabowo Nggak Boleh Renovasi Ruangan di Kemenhan Pakai Duit Pribadi

Luhut mengatakan, pemasok avtur tidak bisa hanya dilayani oleh satu pemain. Perlu ada pemain baru agar terjadi kompetisi, sehingga dapat bersaing demi menciptakan efisiensi. 

“Pemasok avtur nggak mungkin satu. Nanti kami lihat. Paling tidak dua lah, jangan satu,” cetunya. 

Luhut mengaku, akan membahas masalah avtur bersama para pemangku kepentingan. Operator avtur juga diminta melakukan efisiensi biaya operasional agar harga jualnya bisa diturunkan. 

Luhut juga mempertanyakan harga avtur yang dijual di negara lain bisa lebih murah dibandingkan dengan di Tanah Air. Adapun selisih harga avtur nasional dengan Singapura mencapai 35 persen. 

Menurut Luhut, hal tersebut menunjukkan ada yang keliru dengan tata kelola perdagangan avtur di Indonesia. Pemerintah akan mencoba memperbaiki dan mencarikan solusi. 

Baca juga : Menko Luhut Pede Dana Murah China Tak Bebani Utang Negara

Dia menilai, banyak perusahaan yang berminat untuk memasok avtur bagi maskapai nasional. Kementerian terkait tinggal melakukan seleksi ketat sesuai dengan regulasi.“Jangan sampai terjadi monopoli. Di mana-mana monopoli tidak bagus,” ucapnya. 

Sampai saat ini, pemasok avtur dari Sabang hingga Merauke hanya Pertamina. Selain menjual avtur, BUMN itu juga menyediakan sendiri infrastruktur penyediaan avtur di bandara. 

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengapresiasi kinerja Menhub beserta jajarannya selama hampir 4 tahun.“Selama kepemimpinan Pak Budi, banyak sekali kemajuankemajuan yang kita rasakan,” katanya. 

Menurutnya, berkat konektivitas yang kian baik, semakin banyak juga negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor perhubungan. 

“Kemarin sudah datang perwakilan dari International Development Finance Corporation dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Abu Dhabi, China serta Singapura. Jadi sekarang banyak juga yang ingin berinvestasi dalam bidang perhu bungan seperti bandara, pelabuhan dan lainnya,” paparnya. 

Baca juga : Bupati Bengkalis Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Jalan

Pada kesempatan itu, Budi Karya Sumadi juga ingin harga avtur bisa lebih murah. BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi, meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani menggratiskan PPN avtur di wilayah Indonesia bagian timur. 

“Kepada Ibu Menteri Keuangan kita minta kalau bisa PPN avtur di Indonesia bagian timur itu lebih murah, syukur-syukur kalau hilang. Sehingga harga avturnya murah, operator tetap bisa berjalan,” pinta BKS. 

BKS mengungkapkan, selain avtur yang mahal, lokasi yang jauh dan jumlah penumpang sedikit turut berkontribusi membentuk tingginya tarif.“Kita akan utamakan Indonesia bagian timur agar ada balancing harga,” tuturnya. 

Sejalan dengan itu, mantan PT Dirut Angkasa Pura ll ini meminta Pertamina mengevaluasi harga avtur melalui efisiensi cost structure. Namun, BKS enggan mengintervensi. 

“Biar ESDM dan BUMN yang melihat sehingga efisiensi apa yang dilakukan, sehingga secara kolektif ada efisiensi yang dilakukan,” tuturnya. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.