Menkeu Kesal Ikut Tercoreng

RM.id  Rakyat Merdeka - Praktik makelar di kementerian dan lembaga (K/L) semakin marak dan sulit diberantas. Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan. Salah satunya, program Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Banyak yang bilang ke saya, untuk dapatkan DAK mereka pakai lobilobi untuk pencairannya. Meski kita sudah membuat sistem, masih ada orang yang mencoba menjadi makelar, menjadi perantara. Jadi sistem pun mereka makelarin,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin. 

Bahkan, Ani, sapaan Sri Mulyani, menyebut, ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. Padahal dirinya, sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi tersebut. 

“Kita lihat di kantor pelayanan pajak yang ada masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, Account Representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua extreme case itu,” katanya. 

Baca juga : Ada Ledakan di Monas, Diduga Berasal Dari HP

Diakuinya, semua kantor atau unit vertikal DJP yang 100 persen belum bebas korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 87 yang mendapatkan gelar Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015. 

Dia juga kesal, gara-gara satu orang oknum, citra kementeriannya menjadi buruk.“Hanya karena satu oknum semua dipersepsi begitu. Ini pengkhianatan, makanya saya kesal banget soal itu,” cetusnya. 

Untuk itu, dia meminta agar seluruh pegawai Kemenkeu memperbaiki sistem secara rutin dan menyeluruh. Tujuannya, untuk memberantas korupsi di Indonesia yang masih marak terjadi. 

“Saya minta teman- teman Kemenkeu jangan mudah menyerah. Kita harus menjaga sistem, bertugas menghalangi korupsi. Kita harus terus menerus memperbaiki sistem. 

Baca juga : Kepala BNPT: Berantas Pendanaan Terorisme!

Di kesempatan sama, Ani mengaku optimistis angka inflasi hingga akhir 2019 akan tetap di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3,5 persen. 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai akhir November inflasi tercatat masih berada di level 2,37 persen (year to date/ytd).“Kalau lihat sekarang masih di 2,37 persen, mungkin di penutupan tahun besaran inflasi di bawah 3,5 persen,” katanya. 

Meski di Desember ada libur Natal dan Tahun Baru 2020, ia menilai, kenaikan harga tidak akan terlalu besar sehingga inflasi masih terjaga sesuai target. 

Namun, Ani meminta semua pihak mewaspadai adanya lonjakan harga yang bisa mempengaruhi inflasi.“Tapi mungkin kenaikan harga nanti tidak akan terlalu besar sehingga kita berharap masih akan dalam target inflasi di 3,5 persen,” katanya. 

Baca juga : Sri Mulyani Lanjut Jadi Menkeu, Rupiah Dan IHSG Kembali Bersinar

Untuk diketahui, tahun ini, target inflasi berada pada rentang 2,5-3,5 persen atau sama dengan tahun 2018 lalu. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.