Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Kemenkop Siapkan Koperasi Petani Jadi Penghasil Gabah Dan Beras Menuju Bebas Impor
Kamis, 16 Januari 2025 21:01 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan, proses transformasi koperasi untuk masuk dalam sektor industri tengah dipersiapkan dan akan terus berjalan.
Termasuk, salah satunya di industri pertanian, memastikan tersedianya stok beras dari petani.
“Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, di targetkan tahun 2025 Indonesia tak akan impor beras lagi di tahun 2025. Konsekuensinya, maka harus secara cepat dan aktif memobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” katanya dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Tahun 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).
Ferry bersyukur, Kemenkop dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, mendapat tambahan anggaran untuk membantu koperasi sebesar Rp 10 triliun yang akan disalurkan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
“Karena LPDB memberikan pembiayaan hanya 100 melalui koperasi, maka bagi para anggota Perpadi yang belum berkoperasi disarankan untuk segera dibentuk koperasi. Agar bantuan kredit hingga alat seperti dryer bisa segera diberikan,” katanya.
Kemenkop dalam program prioritasnya, juga akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah-daerah. Mereka juga akan dibantu terkait penyediaan dryer, dalam rangka meningkatkan hasil gabah.
Baca juga : Aplikator Koin Jagat Ajak Pengguna Benahi Taman Dan FasumĀ
“Yang kemudian, membantu Bulog agar menyerap gabah dari petani dengan beberapa standardisasi, sehingga petani mendapatkan harga juga yang lebih baik lagi,” ujar Ferry.
Presiden Prabowo ingin Bulog berperan lebih besar seperti dahulu lagi, untuk itu Bulog diberikan kewajiban untuk menyerap gabah dan beras dari petani langsung.
Dukungan lain juga diwujudkan melalui skema penyaluran pupuk yang akan permudah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.
“Saat ini kami memiliki data ada sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi di yang akan dilibatkan untuk menyalurkan pupuk. Karena sebelumnya terlalu banyak rantai, sehingga petani tak dapat pupuk dalam tepat jumlah dan tepat sasaran,” ungkap Ferry.
Adanya penyaluran pupuk yang terukur dan melibatkan Gapoktan, hasil produksi gabah dan beras juga menjadi lebih mudah tercatat.
“Jadinya, jelas jumlahnya. Sehingga tak sebentar-sebentar Pemerintah impor,” ucapnya.
Baca juga : Kemenkop Siap Fasilitasi Kerja Sama BGN Dan Gakoptindo Dukung Program MBG
Untuk itu, Ferry sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar ekosistem bantuan alat mesin hingga pupuk bisa berjalan lancar semaksimal mungkin.
“Dengan begitu, Insya Allah kita akan punya gabah dan beras stok dalam negeri sendiri, hingga terwujudlah yang namanya swasembada pangan. Bahkan ke depan, bukan hanya di produk beras, tetapi juga di bahan pangan lainnya,” ucap Ferry.
Sementara itu, dari data Kemenkop pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di sektor pertanian mencapai 3.800 unit dengan jumlah anggota sebanyak 162.492 orang dan memiliki volume usaha total sebesar Rp 2,1 triliun.
Hal tersebut, menggambarkan koperasi yang bergerak di sektor pertanian memiliki potensi untuk terus berkembang, seiring dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk lima tahun ke depan.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan, jika ingin menyukseskan swasembada pangan tak bisa setengah-setengah, harus dalam satu ekosistem holistik hulu ke hilir.
“Hulu berkaitan dengan produksi dan produktivitas di tingkat petani perlu ditingkatkan. Sementara di hilir, penggilingan padi hingga pengolah gabah. Termasuk pasarnya. Bulog sebagai penyangga pangan nasional harus bekerja sama bersinergi dengan ekosistem seperti ini,” ujar Sutarto.
Baca juga : Kemenkop Serahkan Daftar Koperasi Yang Jalankan Sektor Jasa Keuangan Pada OJK
Pihaknya juga berharap, Kemenkop ikut serta dalam pengembangan ekosistem tersebut. Terutama dalam mengatasi persoalan kredit/pembiayaan yang mudah dan murah, untuk bisa diakses oleh petani.
“Karena para petani ini memerlukan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer) agar lebih efisien, sehingga mampu menghasilkan produk beras terbaik. Mendorong bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang dicita-citakan melalui Asta Cita,” ucap Sutarto.
Diketahui, Munas Perpadi Tahun 2025 berlangsung selama 3 hari, sejak Selasa-Kamis (14-16 Januari 2025). Peserta Munas terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC dan anggota Perpadi seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait perberasan dengan jumlah mencapai 1.200 orang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya