Tata Kelola Jadi Kunci Kesuksesan Danantara

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) digadang-gadang menjadi kendaraan investasi besar Indonesia yang mampu menarik dana hingga ribuan triliun rupiah. Namun, hingga kini peluncurannya masih tertunda dan menimbulkan berbagai spekulasiz

Di tengah ketidakpastian ini, tantangan utama Danantara justru terletak pada tata kelola yang jelas dan efektif.

Menurut Senior Researcher SigmaPhi Indonesia, Hardy R Hermawan, tanpa struktur dan mekanisme kerja yang transparan, keberadaan Danantara berisiko menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

“Keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang dikelola, tetapi juga pada bagaimana tata kelolanya diatur. Jika sejak awal tidak ada pembagian kewenangan yang jelas, maka pengambilan keputusan akan tumpang tindih dan menghambat kinerjanya,” jelas Hardy.

Baca juga : Perkuat Tata Kelola Zakat dan Wakaf, Kemenag Susun Modul Pembinaan

Sebagai entitas yang akan mengelola investasi berskala besar, Danantara membutuhkan kejelasan dalam struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta regulasi yang fleksibel. Hardy menekankan, bentuk kelembagaan Danantara harus ditentukan secara tegas: apakah akan beroperasi sebagai BUMN, lembaga pemerintah, atau entitas investasi independen.

“Idealnya, Danantara menjadi lembaga bisnis yang bekerja secara profesional, dengan target-target kerja yang jelas, tanpa intervensi politik atau kepentingan lainnya,” ujar Hardy.

Selain itu, diperlukan strategic guidance dan strategic control holding company, di mana holding utama berfungsi sebagai pemberi arahan strategis serta pengawas bagi anak-anak usahanya.

Dalam hal regulasi, Hardy juga menyoroti pentingnya fleksibilitas aturan agar Danantara dapat bersaing dengan sovereign wealth fund (SWF) lain di dunia, namun tetap memegang teguh prinsip tata kelola yang baik.

Baca juga : Peraih Diaspora Heroes BNI Di Korsel Sukses Buka Usaha Warung Nusantara

Selain struktur dan regulasi, aspek kepemimpinan juga menjadi faktor kunci. Hardy menegaskan bahwa Danantara harus dikelola oleh profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang investasi dan manajemen risiko, serta memiliki jaringan luas di tingkat domestik maupun global.

Hal ini menjadi krusial mengingat Danantara akan menaungi tujuh BUMN besar, yaitu: Bank Mandiri, BRI, BNI (sektor perbankan), Pertamina (sektor migas), Telkom (sektor teknologi dan komunikasi), PLN (sektor energi) dan MIND ID (sektor pertambangan).

“Masing-masing perusahaan ini memiliki kepentingan besar. Menyatukan mereka dalam satu entitas yang terintegrasi akan menjadi tantangan tersendiri,” ungkap Hardy.

Dengan skala investasi yang sangat besar, Danantara berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun, tanpa tata kelola yang jelas, bukan tidak mungkin justru akan terjadi ketidakefisienan, konflik kepentingan, hingga potensi korupsi.

Baca juga : Tatib DPR Melebar Jadi Isu Pecat Pejabat, Dasco Bingung

“Struktur dan aturan main harus ditetapkan dengan jelas sejak awal. Jika tidak, Danantara bisa menjadi beban, bukan solusi bagi perekonomian Indonesia,” tegas Hardy.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.