Kadin Kelautan dan Perikanan Harap Pemerintah Optimalkan Negosiasi dengan AS

RM.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar acara halal bihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Parle Senayan Restaurant, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025). Acara ini tidak sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga forum diskusi tentang tantangan dan masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.

Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.

Mulyadi Jayabaya menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

“Tentunya bukan sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika, kita sudah diskusi bareng-bareng. Insya Allah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi.

Sementara itu, Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional. Terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

Baca juga : Menko Polkam Optimalkan Pengamanan Terbuka Dan Tertutup

“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi. “Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” tambahnya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut, Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan.

Langkah ini, kata Yugi, krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. “Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.

Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” tegasnya.

Baca juga : Hari Kartini, Pengingat Perjuangan dan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan

Dia meyakini, isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang. “Amerika biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” tandas Yugi.

Sementara, Dirjen Tornanda Syaifullah menegaskan, Pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan. Pemerintah tetap mencari solusi terbaik," ujarnya.

Indonesia diberi waktu 90 hari sejak kebijakan ini diumumkan. Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir.

"Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa,” jelas Tornanda.

Perujuk pada data KKP, AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam mencapai 1,90 miliar dolar AS atau 31,97 persen dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

Baca juga : KPK Fasilitasi Tahanan Kristiani untuk Rayakan Paskah di Rutan

Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88 persen dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39 persen, Jepang sebesar 10,06 persen, dan Uni Eropa 6,96 persen.

AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63 persen dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15 persen, China dan ASEAN persen, Uni Eropa 4 persen, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.