Dark/Light Mode

Kebut Proyek Kilang, Pertamina Gandeng Industri Dalam Negeri

Selasa, 21 Januari 2020 13:35 WIB
Dari Kanan: Direktur Komersil PT Rekayasa Industri Qomaruzzaman, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI Harjanto, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut Barata Fajar Harry Sampurno dan Dirut Krakatau Steel Silmy Salim foto bersama usai penandatanganan Komitmen bersama program percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina di Kantor PT Barata Gresik, Jawa Timur, (21/1). (Foto: Dwi/Rakyat Merdeka)
Dari Kanan: Direktur Komersil PT Rekayasa Industri Qomaruzzaman, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI Harjanto, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut Barata Fajar Harry Sampurno dan Dirut Krakatau Steel Silmy Salim foto bersama usai penandatanganan Komitmen bersama program percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina di Kantor PT Barata Gresik, Jawa Timur, (21/1). (Foto: Dwi/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Pertamina (Persero) melibatkan industri dalam negeri pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kilang Pertamina (TP2KP).

TP2KP dibentuk sesuai Keputusan Menteri BUMN No. 284 tanggal 22 November 2019. TP2KP beranggotakan empat BUMN, yaitu Pertamina sebagai Ketua Tim dan PT Barata Indonesia, PT Rekayasa Industri (Rekind) dan PT Krakatau Steel

TP2KP kembali menggelar pertemuan gabungan di kantor PT Barata Indonesia, Gresik, Jawa Timur (20/1). 

Direktur Utama Pertamina,Nicke Widyawati menjelaskan, proyek RDMP dan GRR Pertamina yang tersebar di beberapa lokasi, yakni Dumai, Plaju, Cilacap, Balongan, Balikpapan, Tuban dan wilayah lainnya di Indonesia Timur sudah berjalan sampai 2027.  Proyek dengan investasi hampir mencapai Rp 800 triliun tersebut merupakan peluang besar bagi industri nasional, untuk berpartisipasi semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan kemandirian manufaktur dalam negeri.

Baca juga : Ini 11 Permintaan Industri Tekstil Agar Bisa Berdaya Saing

“Kesempatan ini harus ditangkap karena proyek sebesar ini tidak akan pernah terjadi lagi kapan pun dan di belahan dunia mana pun,” ujar Nicke di Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/1).

Nicke mengatakan, proyek RDMP dan GRR Pertamina tersebut memerlukan pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti storage dan kapal. Hal itu menjadi kesempatan langka bagi industri dalam negeri karena menciptakan kebutuhan yang banyak. 

Menurut Nicke, pengadaan peralatan merupakan salah satu porsi terbesar yang berpengaruh pada percepatan pembangunan kilang Pertamina sehingga diperlukan peningkatan peran industri manufaktur dalam negeri. Meningkatnya peran serta industri manufaktur dalam negeri secara tidak langsung akan mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Untuk RDMP Balikpapan misalnya, porsi TKDN akan mencapai 35 persen. Sementara pada RDMP Cilacap, GRR Tuban dan Integrated Refinery and Petchem Balongan, TKDN akan mencapai 50 persen. Bahkan pada RDMP Balongan Tahap II, TKDN hingga 60 persen, RDMP Balongan Tahap I dan RDMP dan GRR di wilayah Indonesia Timur persentasenya antara 70-90 persen.

Baca juga : Jepang Kembangkan Industri Perikanan Di Natuna

“Dalam setiap pengembangan dan pembangunan proyek kilang, Pertamina memastikan adanya penggunaan produk atau jasa dari dalam negeri dengan persentase yang bervariasi untuk tiap lokasi proyek,” imbuhnya.

Untuk mengoptimalkan pelibatan industri, menurut Nicke, melalui TP2KP, Pertamina akan bersinergi dengan PT Barata Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Industri Manufaktur dan didukung oleh PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan terutama Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).

Untuk memastikan TP2KP dapat memberikan hasil yang optimal, Pertamina akan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan asesmen kemampuan dan kapasitas manufaktur dalam negeri. 

Sementara itu, Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, DBC, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan lain-lain.

Baca juga : Peduli Korban Banjir, Pertamina Foundation Kunjungi Ciledug Indah

Pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan anggota TP2KP, melakukan diskusi terfokus yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian dan BPPT. "Hasilnya, diperoleh 10 topik bahasan, yang akan ditindaklanjuti oleh 5 Kelompok Kerja (Pokja) setelah pelaksanaan Kick Off hari ini," katanya.

Kelima Pokja tersebut akan melaksanakan tugas masing-masing yakni kepastian pasar, pendampingan manufaktur, insentif pajak, pinjaman lunak, dan melakukan kajian atas peraturan yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan kilang Pertamina. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.