Kopdeskel Merah Putih Atasi Peran Tengkulak

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mencurigai adanya praktik mafia dalam tata niaga beras nasional. Dugaan ini muncul di tengah kondisi stok beras yang melimpah, tapi harga di pasaran justru naik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman me­ngatakan, tengkulak atau pe­ran­tara di pasar beras bisa meraup ke­untungan hingga ratusan triliun per tahun.

“Kami pernah hitung harga di tingkat petani dengan konsu­men, antara petani dan konsu­men itu mendapatkan Rp 313 tri­liun satu tahun,” kata Amran di Jakarta, Rabu (3/6/2025).

Amran menjelaskan, petani hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Padahal, jumlah petani di Indonesia mencapai 100 juta orang.

Untuk mengatasi dominasi tengkulak, Pemerintah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Baca juga : Jangan Potong Hewan Kurban Di Jalan Umum

“Koperasi ini memotong rantai pasok, yang dulunya 8 tahap atau 7 menjadi 3 tahap. Nanti dari produksi ke koperasi, koperasi ke konsumen,” ujarnya.

Jika mekanisme koperasi ter­sebut berjalan optimal, Amran mem­perkirakan akan terjadi efisiensi besar dalam rantai distribusi beras. 

Ada Mafia

Selain itu, dia juga menyoroti anomali dalam distribusi beras oleh Food Station Tjipinang Jaya. Pada 28 Mei 2025, data mencatat beras yang keluar mencapai 11.410 ton, jauh di atas rata-rata harian yang biasanya hanya 1.400-2.500 ton.

“Ini beras yang dikeluarkan dari Cipinang 3 ribu ton, 4 ribu ton, 2 ribu ton, seribu ton. Ini masuk akal nggak 11.000 ton beras keluar satu hari? Aneh kan? Ya selesai ini jawabannya (harga beras naik),” ungkapnya.

Baca juga : Menikah Dan Berkarier Di AS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 tercatat Rp 12.733/kg, turun tipis 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya. 

Namun, di tingkat grosir dan eceran, harga justru naik. Di tingkat grosir, beras tercatat Rp 13.735/kg dan di tingkat konsumen mencapai Rp 14.784/kg.

“BPS mengatakan (harga rata-rata beras di tingkat penggiling­an turun Mei 2025). Artinya, ada middle man yang mempermainkan. Inilah yang kita sebut mafia,” tegas Amran.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helfi Assegaf me­ng­atakan, pihaknya tengah me­nyelidiki motif di balik perbedaan data tersebut. 

“Mereka belum bisa menyampaikan barang itu ada di mana sekarang, kan barang itu keluar. Barang itu ke arah mana perginya, keluarnya dari mana, belum bisa disampaikan kepada kita,” jelas Helfi.

Baca juga : Jelang Wukuf, 500 Jemaah Lansia Dibawa ke Hotel Transit

Menurutnya, jika terbukti ada manipulasi data, maka pelaku dapat dijerat pasal pidana sesuai Undang-Undang Perdagangan.

Ancamannya, berdasarkan Undang-Undang Perdagangan pasal 108 soal memanipulasi data, empat tahun penjara dan Rp 10 miliar.

“Makanya tidak boleh sembarangan memberikan data. Apalagi data resmi Pemerintah yang menjadi acuan,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.