Dark/Light Mode

Dukung Agenda Transisi Energi Nasional

Bank Pelat Merah Royal Gelontorin Kredit Hijau

Senin, 7 Juli 2025 07:05 WIB
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto : Istimewa)
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto : Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank pelat merah royal dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan hijau. Nilainya mengalami peningkatan setiap tahun. Tren ini bukti nyata dalam mendukung program transisi energi.

Otritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pembiayaan hijau di sektor perbankan nasional mencapai Rp 1.452 triliun sepanjang 2024.

Mayoritas pembiayaan disalurkan oleh bank-bank besar di kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4. Ini berdasarkan laporan keberlanjutan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Lihat saja portofolio pembiayaan hijau PT Bank Negara In­donesia (Persero) Tbk atau BNI mencapai Rp 13,37 triliun, atau setara dengan 18,19 persen dari total portofolio kredit hijau BNI. Angka ini tumbuh 2,9 persen secara year to date (ytd).

“Capaian ini menunjukkan komitmen BNI dalam mendukung agenda transisi energi di Indone­sia,” jelas Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, Minggu (6/7/2025).

Okki mengungkapkan, per­tumbuhan pembiayaan hijau tersebut didorong oleh ekspansi BNI pada proyek-proyek energi bersih. Seperti pembangkit lis­trik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biogas.

Menurut Okki, ini sebagai ba­gian dari strategi berkelanjutan BNI untuk mengelola eksposur terhadap sektor dengan intensi­tas karbon tinggi.

“Kami terus mengurangi porsi pembiayaan untuk sektor migas (minyak dan gas) serta batubara. Sebaliknya, pembiayaan untuk sektor energi terbarukan terus kami tingkatkan,” ujar Okki.

Ke depan, BNI melihat po­tensi pembiayaan di sektor green energy sangat menjanjikan.

Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan global dan nasional terhadap energi yang lebih ber­sih dan efisien. Serta dukungan dari kebijakan pemerintah seperti peta jalan Net Zero Emis­sion (NZE) 2060 dan taksonomi hijau dari OJK.

Baca juga : UMKM RI Ngegas Di China

Tak hanya itu, BNI mencer­mati meningkatnya kebutuhan pembiayaan ramah lingkungan dari para pelaku usaha. Baik itu dari kalangan korporasi, maupun pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Sementara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat total portofolio pembiayaan hijau (green financing) mencapai Rp 89,9 triliun.

Angka tersebut naik 8,18 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring dengan transformasi hijau yang se­makin menjadi fokus industri perbankan nasional.

Direktur Human Capital & Compliance BRI A Solichin Lutfiyanto merinci, portofolio pembiayaan hijau BRI mencakup berbagai sektor strategis.

Termasuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan senilai Rp 61,16 triliun, produk ramah lingkungan Rp 7,80 triliun, energi terbarukan Rp 6,47 triliun. Serta, transportasi hijau senilai Rp 3,55 triliun, bangunan hijau, dan proyek lingkungan lainnya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlan­daskan Keberlanjutan.

“BRI telah menjadi bank dengan portofolio sustainable financing terbesar di Indonesia, dengan nominal mencapai Rp 796 triliun hingga akhir kuartal I-2025,” ujar Solichin di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Angka ini mencakup pembiayaan hijau, pembiayaan UMKM, serta investasi di Environmental Social Governance atau (ESG)-based Corporate Bonds.

Jumlah tersebut setara dengan 64,16 persen dari total portofolio pembiayaan dan investasi cor­porate bonds BRI.

“Penyaluran pembiayaan hi­jau ini menunjukkan keseriusan BRI dalam menjadi agen pe­rubahan menuju ekonomi hijau,” tegas Solichin.

Baca juga : Warga Curhat Kesulitan Air Bersih Untuk Mandi

Lalu, PT Bank Mandiri (Per­sero) Tbk mencapai total portofo­lio berkelanjutan sebesar Rp 294 triliun, atau tumbuh 11 persen yoy per Maret 2025.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, angka ini didorong oleh lonjakan pembiayaan hijau sebesar 13,4 persen yoy, hingga menyentuh Rp 148 triliun.

“Hal ini mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau di Indo­nesia, dengan pangsa pasar lebih dari 35 persen,” ucap Darmawan di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Komitmen ini juga dibuktikan melalui kesuksesan penerbitan Obligasi Hijau Tahap II senilai Rp 5 triliun, yang disambut an­tusias oleh pasar dan mengalami kelebihan permintaan (oversub­scribe) hingga 2,55 kali.

“Kami percaya, bahwa keberlanjutan dan keberagaman bukan sekadar tren, melain­kan fondasi masa depan sektor keuangan yang positif dan inklu­sif,” jelas Darmawan.

Menyoal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan hijau, dengan menyalurkan dana ke proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Apalagi, imbuh Bhima, per­bankan di Indonesia juga mene­tapkan target terukur dan tenggat waktu jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Ini untuk menghentikan selu­ruh pendanaan terhadap batuba­ra, minyak, dan gas fosil,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena itu Bhima mendesak, agar perusahaan pembiayaan maupun perbankan lain mengalihkan pendanaan ke energi terbarukan, pada skala yang dituntut oleh krisis iklim.

Menurut Bhima, perusahaan-perusahaan tersebut juga wajib menutup celah dalam kebijakan pembiayaan. Seperti penjaminan atau penjualan sekuritas, yang masih mendukung proyek atau perusahaan batubara.

Baca juga : Febby Rastanty, Pegang Gaji Suami

“Serta memastikan anak peru­sahaan juga mematuhi kebijakan ini,” tegasnya.

Perbankan juga harus menyelaraskan kebijakan pembiayaan un­tuk mendukung transisi energi yang adil dan cepat, sesuai target Paris Agreement 1,5 derajat Celcius.

Sebelumnya, Kepala Ekseku­tif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tren peningkatan kredit/pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG, diproyeksi­kan terus berlanjut.

Hal ini sejalan dengan dukungan perbankan terhadap target NZE Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mendukung akselerasi ini, OJK telah merilis sejumlah ke­bijakan seperti panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), guna membantu perbankan menilai ketahanan bisnis terhadap risiko perubahan iklim.

Dian menegaskan, OJK men­dorong peningkatan kualitas pelaporan dan pengungkapan ESG yang selaras dengan stan­dar internasional.

“OJK juga berkomitmen memperkuat pengembangan ekosistem pendukung, agar ter­cipta sistem keuangan berkelan­jutan yang lebih stabil dan efek­tif,” tutup Dian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.