Pabrik Serat Polyester APF Karawang Tutup, Industri Hulu Tekstil Kian Tertekan

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri tekstil nasional kembali menerima pukulan berat setelah pabrik kimia dan serat polyester milik PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) di Karawang resmi menghentikan operasionalnya secara permanen.

Keputusan ini menjadi gambaran nyata dari tekanan yang terus dialami sektor hulu tekstil di tengah banjir impor dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak secara menyeluruh pada ekosistem industri hulu-hilir.

Mengenai hal tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil menjelaskan, penutupan ini terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi menjual produknya secara optimal di pasar domestik. Menurutnya, masuknya impor benang secara besar-besaran membuat serat polyester produksi dalam negeri seperti milik APF tidak terserap oleh pasar.

“Pabrik di Karawang itu memproduksi serat polyester, yang kemudian diproses menjadi benang. Tapi karena impor benang sangat tinggi, APF kesulitan distribusi. Kami mencatat sekitar 60 perusahaan terdampak sejak tahun 2022 hingga 2024, mayoritas di sektor benang dan kain,” kata Aqil.

Tak hanya itu, persoalan utang yang belum selesai juga memperburuk situasi. Ia menyebut bahwa meskipun APF ingin melunasi kewajibannya, pemerintah tetap meminta pembayaran utuh tanpa melihat kemampuan saat ini. “Jadi tidak apple to apple. APF ingin menyelesaikan utangnya, tapi yang diminta justru lebih besar dari tanggung jawab mereka saat ini,” lanjutnya.

Baca juga : BKSL Dikabarkan Akan Bangun Kawasan Industri Farmasi Terintegrasi Di Jonggol

Aqil menilai penutupan APF mencerminkan masalah struktural yang selama ini membelit industri tekstil nasional. Ia menyayangkan pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung berpihak pada sektor hilir seperti industri pakaian jadi, dengan alasan serapan tenaga kerja, tetapi mengorbankan kekuatan fondasi di sektor hulu. Padahal industri tekstil di Indonesia sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga menjadi satu kesatuan.

Dirinya pun menegaskan pentingnya perlindungan pasar domestik di tengah tantangan global seperti pembebasan tarif bea masuk ekspor dari perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan kebijakan tarif impor 19 persen dari Amerika Serikat. Ia mengingatkan bahwa dorongan ekspor produk jadi tidak boleh menekan industri hulu, apalagi jika bahan bakunya malah berasal dari luar negeri.

“Ekosistem tekstil kita sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Mau bikin viscose atau polyester, semua ada. Tapi kalau kebijakan tidak mendukung hulu, seluruh rantai bisa rusak. Nanti yang tumbuh hanya garmen, bahan bakunya semua impor. Itu berbahaya,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki rantai pasok tekstil yang lengkap, tetapi lemahnya keterkaitan antar-sektor membuat integrasi ini tidak berjalan optimal.

“Kita sudah punya value chain industri tekstil dari serat sampai pakaian jadi. Tapi kalau kebijakan hanya menguntungkan hilir dan membebani hulu, lama-lama hulunya mati. Kalau ini dibiarkan, kita bisa kehilangan fondasi industri nasional,” ujarnya.

Baca juga : IBC Optimistis Pabrik Sel Baterai Karawang Akan Jadi Hub ASEAN

Faisal juga menyoroti kebijakan impor yang tidak proporsional. Ia mengakui impor kapas sebagai bahan baku utama masih diperlukan karena keterbatasan produksi dalam negeri. Namun untuk produk antara seperti benang dan serat, impor seharusnya dibatasi.

“Kalau produk antara seperti benang atau serat dibiarkan bebas masuk, maka industri hilir pasti pilih impor karena lebih murah. Di sinilah peran negara industri hulu harus diberikan insentif agar bisa menekan harga, misalnya melalui subsidi energi, pajak, atau pembiayaan khusus. Kalau tidak, industri lokal terus tergerus,” jelasnya.

Ia juga mengkritik kurangnya sinergi kebijakan lintas kementerian. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan di satu sektor bisa merugikan sektor lain. Salah satu contohnya adalah keputusan Kementerian Perdagangan yang tidak memperpanjang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap serat impor, yang bisa semakin memukul produsen dalam negeri.

"Industri hilir memang lebih banyak menyerap tenaga kerja, tapi unit usahanya relatif kecil-kecil. Sementara hulu itu lebih besar tapi jumlahnya sedikit. Tapi kalau industri hulu hilang, ya tetap saja akan berkurang juga penciptaan lapangan kerja dan makin sempit pula ruang gerak ekosistem industri dalam negeri. Akhirnya, yang terjadi malah sebagian besar ekosistem digantikan oleh produk impor. Itu yang harus dicegah," tukasnya.

Aqil pun mengamini pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa memang sektor hulu jarang mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan. “Kami dari industri hulu jarang diberi ruang untuk menyampaikan suara. Bahkan ketika diberi, sering kali yang didengar justru hanya dari sisi hilir. Ini membuat kami tidak punya kepastian kebijakan,” katanya.

Baca juga : BMAD Ditolak, Industri Hulu Tekstil Terancam Produk Impor

Ia menekankan bahwa strategi ekspor produk jadi seperti garmen tidak akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional jika bahan bakunya masih berasal dari luar negeri. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memperkuat kapasitas produksi nasional sebelum mendorong ekspor besar-besaran.

“Kita dipaksa ekspor, tapi kapasitas produksinya tidak disiapkan. Kalau bahan bakunya tetap impor, kita hanya jadi jalur perakitan. Padahal kita punya semua fasilitas industri dari hulu sampai hilir. Pemerintah harus melindungi pasar dalam negeri terlebih dahulu, baru mendorong ekspor secara bertahap,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.