Dongkrak Pertumbuhan, Pemerintah Lanjutkan Stimulus Ekonomi

 Sebelumnya 
“Akar keresahan publik dewasa ini adalah ekonomi yang tak kunjung dirasakan dalam hidup sehari-hari. Itu yang harus di-address Pemerintah,” pesan legislator PKB ini.

Dia memastikan Komisi XI DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto, dan akan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh rakyat. Itu berarti bukan hanya menjaga harga pokok, tapi juga mencegah PHK massal, memberi subsidi upah agar pekerja bertahan, memperluas infrastruktur padat karya untuk serapan tenaga kerja, serta memperkuat UMKM dan koperasi. “Bila langkah ini dijalankan konsisten, stimulus tidak hanya tercatat di laporan, tapi benar-benar mengalir jadi harapan baru di meja makan rakyat,” kata Hanif.

Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah. Menurutnya, stimulus menjadi sinyal baik bagi perekonomian. “Dunia usaha akan melihat sebagai potensi daya serap pasar ke depan akan stabil atau membaik,” ulas Herry saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (6/9/2025).

Baca juga : Nadiem Tersangka, Istana Tidak Ikut Campur

Sebab menurutnya, stimulus ini tidak hanya menyasar rumah tangga, atau individu, tetapi juga dunia usaha. Untuk individu, misalnya berupa pembebasan PPh bagi penghasilan di bawah Rp10 juga. Sedangkan untuk rumah tangga, ada program renovasi rumah, dan bagi dunia usaha terutama untuk UMKM KUR tetap berjalan.

Beragam subsidi tersebut akan menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian nasional. Terutama, dari sisi konsumsi rumah tangga yang menopang sekitar 54 persen terhadap perekonomian nasional. “Apalagi, tingkat keyakinan konsumen juga sedang membaik. Seperti yang diungkapkan oleh hasil survei Bank Indonesia (BI),” kata Herry.

Selain stimulus yang telah disiapkan, ada juga sejumlah catatan untuk Pemerintah agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan investasi, komponen yang memberikan kontribusi sekitar 28-29 persen terhadap perekonomian nasional.

Baca juga : Kejagung Ajukan Kasasi Terhadap Vonis Zarof Ricar

BI sudah menurunkan bunga acuan hingga mencapai 5 persen mulai Agustus, sehingga biaya mendapatkan dana (cost of fund) menjadi lebih murah. Kata Herry, mestinya Pemerintah turut mendorong bank-bank milik negara menyesuaian suku bunga kredit investasi dengan penurunan suku bunga acuan BI.

Kedua, tidak cukup menyediakan perlindungan bagi korban PHK, tetapi harus berupaya menciptakan program yang mampu menyerap tenaga kerja baru, mengingat angkatan kerja terus bertambah.

Kata Herry, bentuknya bisa program kerja tidak tetap, jika memang belum siap dengan program kerja untuk menyerap karyawan tetap. Tentu bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di perusahaan swasta dengan dukungan insentif dari pemerintah. “Inisiatif ini akan menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga,” urai Herry.

Baca juga : Lucius Karus: DPR Tak Berdaya Dan Tak Punya Inisiatif

Ketiga, Pemerintah tidak boleh menerbitkan kebijakan kontrak produktif agar sektor usaha bisa terus berproduksi untuk mendukung kinerja perekonomian nasional. Mengingat saat ini indeks manufaktur Indonesia yang dikeluarkan oleh S&P global pada Agustus ada di angka 51,5, yang artinya sektor manufaktur dalam kondisi ekspansi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.