Dark/Light Mode

Industri Daur Ulang Plastik Terancam Mandek, Pemerintah & Asosiasi Cari Solusi

Selasa, 9 September 2025 09:08 WIB
Pelaku usaha dan pemerintah berembuk cari solusi agar industri daur ulang plastik tetap berputar. (Foto: RM.ID/JAR)
Pelaku usaha dan pemerintah berembuk cari solusi agar industri daur ulang plastik tetap berputar. (Foto: RM.ID/JAR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri daur ulang plastik, yang selama ini jadi tumpuan pengelolaan sampah sekaligus penggerak ekonomi hijau, kini terancam mandek akibat seretnya pasokan bahan baku. Pemerintah bersama asosiasi pelaku usaha pun bergerak mencari jalan keluar agar roda produksi tidak berhenti.

Industri daur ulang plastik memiliki peran penting. Industri ini disebut sebagai tulang punggung pengelolaan sampah nasional. Data 2024 mencatat ada 679 industri tersebar di berbagai wilayah dengan kapasitas produksi mencapai 3,16 juta ton per tahun.

Sayangnya, kapasitas besar itu tidak diimbangi pasokan. Pasokan bahan baku domestik hanya berkisar 1,2 juta hingga 1,4 juta ton per tahun. Kesenjangan membuat impor bahan baku plastik masih dibutuhkan agar produksi tetap berjalan.

Ketergantungan pada impor ini muncul karena keterbatasan kualitas dan volume bahan baku dalam negeri. Tingkat pemilahan sampah rendah, infrastruktur terbatas, serta rantai pasok yang belum terintegrasi membuat pasokan lokal sulit mencukupi.

Sejak awal 2025, tantangan semakin berat. Rekomendasi impor bahan baku plastik daur ulang belum kembali diterbitkan pemerintah, sehingga pabrik kesulitan menjaga produksi tetap stabil.

Baca juga : Dorong Pengadaan Transparan, Pertamina Hulu Indonesia Gelar Supplier Engagement

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eripson Sinaga menegaskan, masalah ini serius. 

“Industri daur ulang plastik menghadapi tantangan besar dalam memperoleh bahan baku yang bersih dan berkualitas,” katanya di Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, produk daur ulang yang berkualitas tinggi berpotensi mengurangi penggunaan plastik berbahan baku baru. Tren konsumen kini juga semakin condong pada produk ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan.

Untuk mencari solusi, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) bersama 14 perusahaan menggelar Forum FGD ini di Jakarta. Forum ini memaparkan kajian supply-demand dan tata kelola bahan baku.

Kajian menunjukkan kontribusi industri daur ulang plastik cukup besar terhadap ekonomi. Selama sepuluh tahun terakhir, sektor ini menyumbang devisa ekspor hingga 4,8 miliar dolar Amerika Serikat, dengan investasi hijau mencapai Rp 2,2 triliun.

Baca juga : Badiul Hadi: Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu

Dampak sosial juga nyata. Industri ini menyerap lebih dari 9.700 pekerja terampil, hampir 39 ribu pekerja tidak terampil, dan satu juta pekerja informal. Ekosistem bank sampah, TPS3R, lapak, serta agregator ikut menopang jutaan keluarga.

Sumbangan lingkungan pun besar. Dalam periode 2014-2024, industri ini menyerap 7,6 juta ton sampah plastik dan menekan emisi karbon 12,8 juta ton setara CO2.

Meski demikian, ancaman kekurangan bahan baku bisa mengurangi devisa, menumpuk sampah, hingga memicu pengangguran. 

Wakil Ketua Umum ADUPI Justin Wiganda, menilai akar masalahnya ada di penyortiran sampah. “Kesulitan utama saat ini adalah plastik tidak terpilah dengan baik. Kalau terpilah, bisa jadi bahan baku berharga, bukan sampah,” ujarnya.

Justin menambahkan keterbatasan pasokan lokal membuat pelaku usaha harus mencampur bahan baku impor dengan plastik dalam negeri. Padahal, kebutuhan industri menuntut kualitas resin daur ulang yang konsisten.

Baca juga : Industri Hulu-Hilir Gas Kian Strategis, Jadi Motor Asta Cita

Inisiatif FGD disebut penting untuk membangun koordinasi lintas sektor. Kementerian, asosiasi, dan pelaku usaha diharapkan menyepakati langkah bersama memperkuat ekosistem daur ulang nasional.

“Kajian ini sebaiknya menjadi pijakan kebijakan berbasis data. Dengan begitu, kesenjangan pasokan bisa ditutup dan kepastian usaha terjaga,” ujar Eripson.

Eripson menekankan perlunya penyelarasan strategi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029, yang menempatkan ekonomi sirkular sebagai prioritas nasional.

Justin berharap hasil kajian mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada industri daur ulang. “Kami ingin industri ini diperkuat agar bisa membantu pemerintah mengurangi sampah plastik,” katanya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.