Pelindungan Konsumen Digital Wajib Diperkuat, BI Dorong Kolaborasi Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelindungan konsumen di sektor keuangan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan respons kolektif lintas negara.

Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan keamanan data dan mencegah berbagai risiko yang makin kompleks di tengah pesatnya transformasi digital.

​Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, saat membuka seminar internasional bertajuk “Navigating the Digital Frontier: Rethinking Consumer Protection, Scams, and Behavior in The Era of Digital Finance" di Bali pada 20-21 November 2025. ​

Filianingsih memaparkan, BI berkomitmen memperkuat pelindungan konsumen melalui tiga pilar strategis, yakni kepastian hak, penegakan aturan, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga : Pertamina Petrochemical Trading-Pupuk Kaltim Perkuat Pasok Soda Ash Nasional

​Pilar kepastian hak diwujudkan melalui landasan hukum yang melindungi konsumen, mencakup transparansi, pelindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Sementara itu, penegakan aturan dilakukan melalui pengawasan perilaku pasar dan penerapan standar keamanan ketat bagi penyelenggara sistem pembayaran.

Pilar terakhir, pemberdayaan masyarakat, difokuskan pada peningkatan literasi keuangan digital agar konsumen memahami hak dan risikonya. ​

Menurut Filianingsih, ketiga pilar ini membentuk fondasi ekosistem digital yang seimbang antara inovasi dan pelindungan, serta memperkuat kepercayaan publik sebagai syarat utama percepatan transformasi digital. ​

Baca juga : KPK Temukan Dokumen Pergeseran Anggaran Terkait Kasus Pemerasan Gubernur Riau

"Kepercayaan publik adalah hal utama di era digital yang serba cepat. Dengan kepercayaan publik inovasi akan menjadi katalis bagi inklusi, pemberdayaan, dan ekonomi berkelanjutan. Seperti kata pepatah, 'Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair," tegas Filianingsih. ​

Pencegahan Penipuan Lintas Negara Wajib Jadi Prioritas ​

Seminar ini turut dihadiri Kepala Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Jakarta, Massimo Geloso Grosso, dan Senior Financial Sector Specialist World Bank, Sergio Mesquita.

Keduanya menegaskan bahwa kolaborasi global sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi risiko keuangan lintas negara. ​

Massimo Geloso Grosso menyoroti urgensi penguatan literasi keuangan digital karena sebagian besar modus penipuan menyasar pengguna dengan keterampilan digital yang belum memadai. ​

Baca juga : Tingkatkan Layanan Energi Masyarakat, PGN Dorong Pemanfaatan CNG

Sementara itu, Sergio Mesquita menambahkan bahwa banyak negara mulai membentuk National Anti-Scam Center untuk memperkuat pencegahan dan deteksi penipuan lintas sektor.

Ia menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi strategi pencegahan sejak awal sebagai standar baru pelindungan konsumen. ​

Kehadiran perwakilan lembaga internasional seperti World Bank (WB), OECD, Asian Development Bank (ADB), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Interpol, serta bank sentral dari India, Malaysia, dan Brazil, kementerian/lembaga nasional, akademisi, asosiasi industri, dan pelaku ekonomi digital global, menegaskan bahwa sinergi lintas negara dan sektor adalah kunci utama memperkuat pelindungan konsumen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.