Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menyepakati berbagai poin kerja sama, termasuk di antaranya pemanfaatan jasa layanan keuangan syariah untuk lebih dari 15 ribu anggota Kadin di seluruh Indonesia.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperluas akses bagi UMKM lokal, untuk bisa menjadi penggerak ekonomi grassroots berbasis kerakyatan.
Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, BSI terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang lebih luas kepada pelaku usaha, asosiasi, maupun pemerintah daerah untuk bersama mendorong UMKM naik kelas.
“Harapannya, sinergi dengan Kadin menjadi peluang untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berkelanjutan,” ujar Kemas dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).
Agenda penandatanganan nota kesepahaman antara BSI dengan Kadin merupakan bagian dari kegiatan Kadin Sharia Economic Outlook 2026.
Indonesia memiliki jumlah UMKM yang besar, di mana berdasarkan data Kementerian UMKM, per Desember 2024 tercatat ada lebih dari 30 juta UMKM dengan sekitar 29 juta individu pengusaha yang mampu menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja.
Baca juga : Kinerja Solid, Bank Aladin Syariah Gelar Program Umrah Nasabah Ala Pensiun
Hal ini menjadi potensi besar jika dikelola dan didampingi secara lebih optimal. Harapannya, dengan adanya kerja sama antara BSI dan Kadin, kedua belah pihak akan menjadi entry gate dalam meningkatkan pemerataan ekonomi lintas sektor di berbagai wilayah.
“Nasabah UMKM BSI mencapai lebih dari 345 ribu orang. Sekitar 5 ribu orang merupakan UMKM binaan dari berbagai lintas usaha mulai dari sektor makanan minuman, fesyen, hingga industri kreatif,” sebutnya.
Menurut Kemas, jumlah ini terus meningkat seiring dengan pembinaan yang dilakukan, serta literasi kepada komunitas UMKM dan ekosistem pengusaha di dalamnya.
Langkah ini menjadi komitmen dan keseriusan kami dalam mewujudkan UMKM Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Kadin memiliki kapasitas dan kapabilitas serta misi yang sama dengan BSI, untuk mendorong UMKM lebih terarah, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat,” ucapnya.
BSI menjembatani para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan permodalan syariah dan layanan keuangan lainnya yang mendukung aktivitas bisnis usaha. Di antaranya sertifikasi halal bagi UMKM bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), pembinaan usaha melalui BSI UMKM Center yang ada di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, pelatihan dan workshop bersama dengan Kementerian/Lembaga dan hari ini bersama Kadin.
Baca juga : Pertamina Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Program SMEXPO
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BES) Kadin Titi Khoiriah menyampaikan komitmen menjadikan UMKM yang tangguh dan adaptif di tengah tantangan persaingan usaha yang ketat.
Sinergi Kadin dan BSI ini menjadi langkah untuk penguatan sektor UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
Lebih dari 97 persen lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dan sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional. “Artinya, kalau UMKM kuat, ekonomi Indonesia pasti tangguh," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Dia mengatakan, UMKM dan sertifikat halal adalah satu kesatuan.
“Bukan hanya instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional yang memberikan efek berlapis bagi pertumbuhan usaha, terutama UMKM,” tutur Haikal.
Sertifikasi halal telah terbukti meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses produk ke ekosistem halal global, serta menciptakan peluang ekspor baru bagi pelaku usaha di daerah.
Baca juga : BNI dan Siemens Dorong Pembiayaan Rp300 Miliar Perkuat Ekosistem Kelistrikan
Sertifikat halal itu bukan sekadar persyaratan administratif. Hal itu adalah instrumen ekonomi yang mampu membuka pintu-pintu rezeki baru bagi para pelaku usaha.
“Begitu produk bersertifikat halal, maka nilai tambahnya langsung terasa," ujar Haikal.
Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menambahkan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu menjadi solusi dan mengakselerasi pembangunan ekonomi. Di antaranya, dengan menyelaraskan pengembangannya dengan program prioritas pemerintah saat ini, melalui kolaborasi lintas sektor seperti perbankan dan dunia usaha.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya