Cair Minggu Depan, THR ASN Tembus 55 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026, Pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih awal. THR tersebut mulai cair pekan depan. Jumlahnya tembus Rp 55 triliun.

Kabar baik ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, THR bagi ASN akan dicairkan awal Ramadan. "Minggu pertama puasa," terang Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain ASN, THR akan diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, personel Polri, hakim, dan para pensiunan. Anggaran senilai Rp 55 triliun ini menjadi bagian dari belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp 809 triliun.

Anggaran THR tahun ini naik 10,2 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp 49,9 triliun. Saat itu, Pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta ASN, PPPK, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta hakim.

Baca juga : Tak Ada Lagi Daerah Bencana Yang Terisolir, 13 Ribu Orang Masih Di Tenda Pengungsi

Adapun untuk ASN daerah, THR dengan skema serupa akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Sementara, pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memuji langkah Pemerintah mempercepat pencairan THR ini. Menurutnya, upaya ini merupakan langkah fiskal sebagai strategi stabilisasi konsumsi, sekaligus front loading belanja negara.

Yusuf menilai, kenaikan anggaran THR sebesar 10,2 persen dibandingkan tahun lalu tidak hanya mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi. Upaya ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah menjaga daya beli ASN sebagai bagian dari kelas menengah.

"ASN memiliki marginal propensity to consume (peningkatan pengeluaran konsumen seiring peningkatan pendapatan) relatif tinggi. Sehingga dana yang diterima cenderung segera dibelanjakan dan berkontribusi langsung pada aktivitas ekonomi," ulas Yusuf, saat dihubungi, Rabu (18/2/2026) malam.

Dalam perspektif makro, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan siklus ekonomi di kuartal I-2026. Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama terhadap PDB, yakni lebih dari separuh total aktivitas ekonomi.

Baca juga : Sembako Di Awal Ramadan, Harga Naik, Tapi Relatif Stabil

Yusuf mengatakan, uang sebesar Rp 55 triliun itu akan meningkatkan kecepatan peredaran uang. Khususnya melalui belanja kebutuhan pokok, transportasi, dan aktivitas mudik, sehingga menciptakan efek berganda yang mengalir dari pusat kota ke daerah dan memperkuat sektor ritel, transportasi, serta UMKM.

Dalam konteks belanja negara kuartal I yang mencapai Rp 809 triliun, THR berperan sebagai komponen penting yang memastikan konsumsi domestik tetap kuat di tengah potensi perlambatan musiman. "Serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka pendek," urainya.

Hanya saja, upaya positif ini tidak datang tanpa risiko. Lonjakan permintaan yang tidak diimbangi kesiapan dari sisi suplai dapat memicu tekanan inflasi. Khususnya, pada komoditas pangan dan barang konsumsi utama.

Yusuf menerangkan, jika tidak dikelola dengan baik, sebagian manfaat stimulus ini dapat tergerus oleh kenaikan harga. Terutama bagi kelompok masyarakat non-ASN yang tidak menerima tambahan pendapatan.

Selain itu, terdapat risiko kebocoran berganda apabila konsumsi lebih banyak mengalir ke produk impor daripada produk domestik. "Sehingga manfaat bersih terhadap ekonomi nasional menjadi lebih terbatas," terang Yusuf.

Baca juga : Digertak Trump, Iran-Rusia-China Latihan Perang Di Selat Hormuz

Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini tepat sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan fiskal secara keseluruhan.

Yusuf berpesan agar Pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan pokok melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi, serta mendorong konsumsi produk dalam negeri. Tujuannya, agar dampak penggandanya maksimal terhadap sektor riil domestik.

Selain itu, Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara belanja konsumtif seperti THR dengan belanja produktif. "Tentu yang menciptakan kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.