Dark/Light Mode

Keberhasilan DSI, Prabowo: Kelola Devisa Lebih Dari 10,5 M Dolar, Diakui Dunia

Senin, 20 Juli 2026 20:50 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto: Bakom RI)
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto: Bakom RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kinerja positif yang berhasil dicapai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola kegiatan ekspor komoditas strategis.

Kepala Negara menerangkan, perusahaan yang baru beroperasi selama sekitar sebulan tersebut telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan Pemerintah dalam membangun sistem ekspor satu pintu mulai menunjukkan hasil nyata.

"Saya dapat laporan dari Saudara Rosan, CEO Danantara, bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih dari 10,5 miliar dolar AS dalam satu bulan dua minggu," ujar Presiden Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Sejak 1 Juni 2026, Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor SDA strategis, meliputi batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis, dengan mekanisme satu pintu melalui DSI. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, yang selama ini merugikan penerimaan negara.

Baca juga : Indonesia Juara Utama Digitalisasi Pendidikan PBB, Prabowo: Kita Diakui Dunia!

Sebagai tahap awal, Pemerintah memberlakukan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni dan ditargetkan berakhir pada 1 September 2026. Dalam periode tersebut, pelaku usaha atau eksportir tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa, namun wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Setelah masa transisi berakhir, Pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Seluruh proses transaksi ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI.

Prabowo mengatakan, selama sekitar satu bulan masa transisi kebijakan tersebut, Indonesia perlahan berhasil mengikis kesenjangan antara harga internasional dan harga jual di dalam negeri. Hal itu, ujarnya, berdampak sangat positif terhadap penerimaan ekspor Indonesia dan menopang penerimaan devisa.

"Data yang masuk menunjukkan, sebelum ada PT DSI, perbedaan harga jual di Indonesia dengan harga internasional minimal 30 persen, bahkan mendekati 40 sampai 45 persen. Begitu ada PT DSI, harganya sudah hampir menyatu," ungkapnya.

Baca juga : Resmikan 5 Bendungan, Prabowo Yakin RI Akan Jadi Lumbung Pangan Dunia

Prabowo mengatakan, ia akan selalu bertindak tegas terhadap siapa pun yang tidak mematuhi hukum dan aturan di Indonesia, termasuk pelaku praktik kecurangan ekspor yang dianggap telah merugikan negara.

Ia mencontohkan praktik ekspor CPO. Sebelum kebijakan ini diterapkan, ia menemukan banyak kontrak penjualan dengan harga sekitar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram, sementara harga acuan internasional CPO Rotterdam mencapai sekitar Rp 27.000 per kg.

Akibat praktik tersebut, Indonesia kehilangan hampir separuh potensi nilai ekspor yang seharusnya masuk ke dalam negeri. "Siapa yang menikmati selisihnya? Hampir 50 persen. Permainan seperti inilah yang menusuk hati kita," terangnya.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu Diakui S&P

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung penilaian terbaru lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings yang baru-baru ini turut mengapresiasi kehadiran DSI.

Baca juga : Kemesraan Prabowo-Modi Berlanjut di Prambanan

Dalam penilaian terbarunya, S&P memberikan prospek utang Indonesia pada level stable karena memproyeksikan penerimaan negara yang lebih baik berkat reformasi di bidang kebijakan ekspor SDA. Sebagai dampaknya, defisit fiskal Indonesia diharapkan tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penilaian tersebut, lanjut Prabowo, menjadi bukti bahwa pembentukan DSI dan kebijakan yang diambil Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. "S&P sudah menyampaikan bahwa pembentukan PT DSI adalah langkah yang tepat bagi bangsa Indonesia. Mereka mengatakan kebijakan ini bisa meningkatkan penghasilan atau revenue kita," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.