Sri Mulyani Cairkan Rp 3,3 T Penanganan Wabah Corona Ke BNPB

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan mencairkan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk penanganan virus corona. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, anggaran tersebut sudah dipergunakan oleh BNPB. 

Kemenkeu siap mengakomodasi jika ada usulan tambahan anggaran lain dari BNPB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

“Untuk bidang kesehatan, seperti sarana dan prasarana rumah sakit dan alat kesehatan sudah cair sekitar Rp 3,3 triliun. Kita juga komunikasi dengan Kemenkes untuk menetapkan standar biaya penanganan pasien corona. Pemerintah menjamin meng-cover biaya penanganannya,” kata Askolani dalam telekonferensi di Jakarta, kemarin. 

Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu juga sedang menyiapkan skema bantuan paket pangan dalam bentuk komoditas untuk masyarakat Jakarta dan kota-kota satelit sekitarnya. 

Baca juga : Ini Kisah Masinis, Kondektur, dan Polsuska Yang Tetap Kerja di Tengah Wabah Corona

Askolani mengatakan, bantuan ini untuk mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Ibu Kota yang direncanakan berlaku sejak Jumat (10/04). 

Saat ini, Kemenkeu sedang melakukan diskusi dengan Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah Daerah (Pemda), DKI Jakarta maupun Bodetabek. 

Rencana ini juga sudah didukung oleh Presiden Jokowi.“Pemberian bantuan berupa paket pangan dalam bentuk komoditas,” tutur Askolani. 

Dijelaskannya, lebih rinci, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang akan mendapatkan bantuan ini ditentukan berdasarkan data milik pemerintah daerah terkait. 

KPM difokuskan pada masyarakat rentan dan miskin yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona. 

Baca juga : Menyakitkan, Kalau THR dan Gaji ke-13 Dibatalkan

Komoditas yang masuk dalam paket bantuan juga sedang disiapkan oleh kerja sama konsorsium di bawah koordinasi pemerintah pusat. 

Askolani menyebutkan, salah satu pihak yang terlibat adalah PD Pasar Jaya, perusahaan daerah milik Pemda DKI Jakarta. 

“Beberapa komoditas di antaranya beras, minyak dan kebutuhan pokok lain. Frekuensinya, bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali,” ujar Askolani. 

Agar bisa memenuhi kebutuhan anggaran di kondisi saat ini, kata Askolani, pemerintah harus menghemat anggaran untuk pengeluaran yang tidak prioritas. 

Misalnya, anggaran perjalanan dinas, rapat, hingga proyek yang tidak prioritas. Bahkan pembangunan infrastruktur yang selama ini dikebut harus ditunda terlebih dahulu. 

Baca juga : Ini Arahan Presiden Soal Penanganan Corona

“Untuk menyikapi dampak wabah ini, pemerintah fokus di bidang kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, dan perlindungan dunia usaha dan industri. Dampak dari kebijakan ini, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pasti akan berdampak ke proyek pemerintah saat ini,” ujarnya. 

Tak hanya kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga diminta untuk merelokasi anggaran untuk fokus pada penanganan virus corona. 

“Pemerintah sudah melakukan langkah penghematan untuk beberapa kegiatan, seperti rapat perjalanan dinas, kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaannya, proyek yang tidak prioritas,” ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, anggaran untuk mengatasi corona sebesar Rp 405,1 triliun. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.