Pengelola Kawasan Industri Diwajibkan Kantongi IUKI

 Sebelumnya 
Pemerintah terus memacu komunikasi terbuka agar kebutuhan pengelola kawasan dan penyewa (tenant) dapat diinventarisasi serta ditindaklanjuti.

“Pemenuhan IUKI diharapkan memberi landasan tata kelola yang lebih jelas, sekaligus mendukung keberlanjutan investasi dan kegiatan usaha,” tuturnya.

Baca juga : Trump Iming-imingi Kasih Warga Cuan 5.000 Dolar

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy menambahkan, pihaknya secara aktif memperkuat pembinaan agar KPI berkembang menjadi kawasan industri resmi berizin IUKI.

Penataan mencakup kesesuaian tata ruang, pemenuhan kriteria perizinan, kesiapan prasarana dasar, hingga tata kelola pelayanan tenant.

Baca juga : Yanni Melwani, Pemeran Utama Film Penyandang Disabilitas

Kemenperin berkoordinasi dengan Pemda untuk memetakan kondisi di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan persyaratan, serta menyusun rencana aksi yang terpantau bersama.

Sinergi antara Pemerintah Pusat, daerah dan pengelola kawasan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hukum serta kenyamanan berinvestasi.

Baca juga : Ambil Alih Utang Whoosh, Purbaya Bayar Cicilan Rp 1 Triliun Per Tahun

“Agar para pelaku usaha dapat terus berkembang dengan tenang, sekaligus berkontribusi nyata bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah,” ujar Tri. DIR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Jumat, 11 September 2026 dengan judul "Ciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Pengelola Kawasan Industri Diwajibkan Kantongi IUKI"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.