APINDO Perkuat Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Proses Aksesi Indonesia Ke OECD

 Sebelumnya 
Head of the OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, mengatakan bahwa proses aksesi dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, antara lain melalui peningkatan kepastian dan kepercayaan investor serta pengurangan risiko investasi.

Menurut Massimo, aksesi juga berkaitan erat dengan pengembangan modal manusia, peningkatan keterampilan, serta penguatan kebijakan sosial dan pasar kerja agar Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

Proses aksesi tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan Indonesia dengan standar OECD. Penerapan kebijakan dan dampak nyata yang dihasilkan terhadap perekonomian juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

OECD akan bekerja bersama Indonesia melalui kajian teknis, keterlibatan langsung, serta dialog dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Gary Rynhart dari ILO Bureau for Employers’ Activities atau ILO–ACT/EMP menilai bahwa APINDO perlu menyusun narasi besar yang dapat menjadi pedoman advokasi dunia usaha selama proses aksesi.

Baca juga : Apindo Khawatir Formula Upah Baru Bikin Industri Padat Karya Tutup

Narasi tersebut perlu menjelaskan makna keberhasilan aksesi dari perspektif dunia usaha, prinsip yang akan menjadi pedoman keterlibatan APINDO, serta prioritas yang perlu diperjuangkan ketika menghadapi berbagai pilihan dan konsekuensi kebijakan.

“Proses ini merupakan kesempatan generasional untuk mendorong pembaruan kebijakan dan regulasi. Karena itu, narasi besar sangat penting untuk memandu advokasi dunia usaha selama beberapa tahun ke depan,” ujar Gary.

Pandangan serupa disampaikan Phil O’Reilly dari Business at OECD Southeast Asia Contact Group. Ia mendorong APINDO mengintegrasikan agenda OECD ke dalam struktur dan kegiatan organisasi yang sudah berjalan, seperti komite, survei anggota, komunikasi, serta agenda advokasi.

“Manfaatkan pekerjaan yang sudah dilakukan dan jadikan itu bagian dari advokasi OECD. Jangan menciptakan proses kedua yang terpisah,” ujar Phil.

Menurut Phil, data dari survei anggota, masukan sektoral, studi kasus perusahaan, dan agenda kebijakan yang telah dimiliki APINDO dapat dipetakan dan digunakan sebagai bahan advokasi dalam proses aksesi OECD.

Baca juga : Apindo Ingatkan RUU Ketenagakerjaan Jangan Tekan Daya Saing Industri

APINDO juga didorong memilih tidak lebih dari tiga prioritas awal yang paling sesuai dengan mandat organisasi dan kebutuhan anggotanya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat keterlibatan dunia usaha lebih fokus, sekaligus mencegah terbentuknya mekanisme advokasi baru yang terpisah dari struktur organisasi yang sudah berjalan.

Workshop tersebut mengidentifikasi sejumlah arah tindak lanjut awal yang akan dibahas dan divalidasi lebih lanjut melalui mekanisme internal APINDO dalam 90 hari ke depan.

Arah tindak lanjut tersebut meliputi menyusun pernyataan posisi dunia usaha mengenai makna keberhasilan aksesi OECD, menentukan tidak lebih dari tiga prioritas awal, menetapkan penanggung jawab melalui struktur dan komite APINDO yang sudah ada.

Selain itu, meninjau bukti yang telah dimiliki serta mengidentifikasi kesenjangan data yang masih perlu diisi, menyusun peta pemangku kepentingan, target advokasi, dan saluran keterlibatan untuk setiap prioritas; serta mengembangkan setidaknya satu produk advokasi proaktif, seperti policy paper atau studi kasus berbasis bukti.

Komunikasi kepada anggota juga perlu diperkuat untuk menjelaskan alasan pentingnya aksesi OECD, peluang yang dapat tercipta, perubahan dan risiko yang mungkin dihadapi, serta dukungan yang dapat diberikan APINDO untuk membantu perusahaan mempersiapkan diri.

Baca juga : Belajar Dari Vietnam, Apindo Dorong Digitalisasi Data Ketenagakerjaan

APINDO selanjutnya akan memetakan bentuk keterlibatan yang paling efektif dengan Gugus Tugas Nasional Aksesi OECD dan kelompok kerja kementerian terkait, OECD, ILO–ACT/EMP, Business at OECD, serikat pekerja, akademisi, asosiasi sektoral, serta jaringan pakar.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Didit Ratam, mengatakan bahwa workshop tersebut menjadi titik awal untuk membangun kerja sama yang lebih luas dan berjangka panjang dalam memperkuat keterlibatan dunia usaha selama proses aksesi OECD.

Menurut Didit, APINDO perlu memahami keseluruhan proses aksesi, menetapkan prioritas sejak awal, serta memastikan perspektif dan pengalaman praktis perusahaan dapat disampaikan secara konstruktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Melalui pendekatan tersebut, keterlibatan APINDO tidak hanya diarahkan untuk memastikan dunia usaha memahami perubahan yang akan terjadi. APINDO juga ingin memastikan bahwa bukti dan pengalaman perusahaan dapat diterjemahkan menjadi masukan kebijakan yang relevan, solusi yang dapat diterapkan, serta reformasi yang memperkuat produktivitas, investasi, pekerjaan berkualitas, dan daya saing Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.