Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Efek Covid-19 Dan Cukai

Penjualan Lesu, Petani Tembakau Gigit Jari

Kamis, 28 Mei 2020 13:48 WIB
Petani tembakau. (Foto: ist)
Petani tembakau. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak kenaikan cukai dan pandemi corona (Covid-19), penjualan tembakau petani lesu. Alasannya, industri rokok tak lagi sekuat dulu. Petani pun gigit jari.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahmihudin mengungkapkan, hal ini berdampak pada kesejahteraan petani tembakau di seluruh Indonesia. Karena penjualan tembakau sangat bergantung pada penjualan rokok nasional.

"Hal ini berakibat pada menurunnya jumlah pembelian tembakau oleh industri rokok kepada para petani. Diperparah oleh Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini. Jumlah pembelian tembakau semakin menurun. Ini berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani tembakau,” katanya, Kamis (28/5).

Baca juga : Tekan Penyebaran Covid-19, Karyawan Bhinneka Life Berikan APD Untuk Tenaga Medis

Hitungan Sahmihudin, saat ini ada sekitar ratusan ribu tenaga kerja di perkebunan tembakau. Ditambah jutaan pegawai yang terlibat di industri rokok dan pendukungnya. Menurutnya, ini bukti industri rokok punya andil besar menggerakkan perekonomian.

"Di NTB saja, ada sekitar 150-200 ribu tenaga kerja yang terlibat di sektor perkebunan  tembakau. Belum lagi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya. Ratusan ribu hingga Jutaan tenaga kerja yang terserap di industri rokok dan industri pendukungnya. Karena itu pemerintah harus serius melindungi industri rokok dan perkebunan tembakau,” pintanya.

Bukan cuma menyerap jutaan tenaga kerja. Sahmihudin menyebut industri ini juga menyerap modal yang tinggi. Biaya yang perlukan untuk membayar buruh tani tembakau dan pengolahannya mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1,2 triliun per tahun. Jumlah produksi petani sebesar 110 ribu ton, namun yang terserap hanya 50 ribu ton. Sisanya terserap di bawah harga pasar.

Baca juga : Di Tengah Pandemi, Penjualan UMKM Pertamina Tembus Angka Rp 4 Miliar

Dengan kondisi ini, dia meminta, pemerintah berlaku adil. Jika industri lain saja diperhatikan, maka industri hasil tembakau seharusnya juga. Sebab keberlangsungan industri ini berkaitan erat dengan jutaan tenaga kerja.

"Industri tembakau ataupun industri rokok jangan hanya dijadikan mesin ATM atau tempat pengambilan uang pemerintah saja.  Baik lewat cukai maupun pajak. Harusnya persoalan yang dihadapi masyarakat petani tembakau dan industri rokok juga dibantu pemerintah. Pemerintah pusat dan pemda harus melindungi petani tembakau dan hasil panen tembakaunya,” tutur Sahmihudin.

Menurutnya, bentuk kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan industri hasil tembakau antara lain tidak menaikkan cukai dan HJE rokok di saat krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Menghentikan impor tembakau dari China, serta memberikan subsidi pupuk bagi perkebunan tembakau.

Baca juga : Selama Wabah Covid-19, Golkar Bagikan 1,2 Juta Paket Sembako ke Masyarakat

Sahmihudin mengatakan, hasil perkebunan tembakau telah memberikan banyak manfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Nilainya, jauh lebih besar dibandingkan kontribusi pertanian pangan.

"Namun, selama ini petani tembakau tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah baik berupa subsidi pupuk ataupun yang lainnya. Kami sangat berharap pemerintah hadir membantu mengatasi permasalahan petani tembakau. Baik dalam membantu produksi tembakau, pemberian subsidi pupuknya, atau menghentikan impor tembakau dari China,” pintanya.

Sahmihudin juga meminta, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperoleh dari perpajakan perkebunan tembakau, dan industri rokok di setiap daerah dikembalikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produksi tembakau. Selama ini, pemanfaatan DBHCHT salah kaprah, baik oleh pemda maupun pemerintah pusat. Masyarakat petani tembakau tidak menikmati DBHCHT. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.