Erick Ingin ESDM Ngerem Izin Pembangkit Listrik...

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. 

Isinya, meminta agar pemberian izin pembangunan pembangkit listrik baru, dibatasi. Sebab, saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero kelebihan kapasitas setrum.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengamini kebenaran isi surat itu. Tak hanya ke Menteri ESDM, Erick juga menyurati Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). 

“Benar ada surat untuk Menteri ESDM. Tapi itu bukan karena kondisi PLN lagi parah. Yang dilihat Pak Menteri (Erick), PLN sudah over supply (kelebihan pasokan listrik). Tujuannya, membantu PLN,” terang Arya kepada Rakyat Merdeka. 

Baca juga : UEA Operasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Dengan kondisi itu, papar Arya, pihaknya menyarankan agar kelebihan listrik milik PLN dimanfaatkan untuk industri yang membutuhkan. Sehingga, industri tidak perlu membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan setrumnya. 

“Jadi, tujuannya bagaimana memaksimalkan potensi yang ada,” imbuhnya. 

Menurutnya, melakukan pembatasan izin pembangunan pembangkit baru, bentuk nyata upaya menghemat energi. Karena, memperkecil pemborosan sumber energi. 

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, surat tersebut merupakan bentuk koordinasi antar kementerian. 

Baca juga : Menteri ESDM Resmikan 10 Pembangkit Listrik Berkapasitas 555 MW

Kementrian BUMN sebagai induk dari PLN merasa perlu menyurati Kementerian ESDM, sebagai kementerian teknis. 

Lewat surat itu, lanjut Mamit, diharapkan kementerian BUMN, kementerian teknis bisa membantu PLN di tengah lemahnya konsumsi listrik akibat pandemi Covid-19. Karena, kondisi itu, harus diakui, berdampak terhadap keuangan perseroan.

 “Melalui surat itu, diharapkan ada sharing pain di tengah kondisi seperti saat ini,” kata Mamit. 

Mamit menilai, surat Erick menjawab harapan industri di tengah pandemi. “Memang, itu mengambil alih captive power (pembangkit mandiri) Saya kira, PLN siap membangun infrastruktur untuk mengganti captive power, jika memang sudah siap industrinya,” jelasnya. 

Baca juga : PLN Sesuaikan Harga Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik

Dia yakin industri pasti berhitung akan biaya investasi terkait penggunaan listrik. Karena itu, banyak industri lebih tertarik beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera karena infrastrukturnya sudah siap. 

Berbeda dengan industri yang belum didukung infrastruktur kelistrikan atau berada di lokasi yang sulit dijangkau, pasti lebih baik menggunakan captive power sendiri. 

Seperti diketahui, beredar surat perihal dukungan Kepada PT PLN tertanggal 18 September 2020. Di dalam surat itu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Menteri ESDM membantu kinerja PLN, dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power. 

Langkah itu, menurut Erick, dibutuhkan sebagai upaya peningkatan permintaan listrik, untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan pembangkit. [IMA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.