Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Selamatkan Industri Nasional, Gobel: Genjot Penggunaan Produk Dalam Negeri

Senin, 2 November 2020 15:39 WIB
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. (Foto: ist)
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Instruksi Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan Pemda untuk memprioritaskan penyerapan produk yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) masih belum maksimal. Produk dalam negeri masih belum diserap maksimal oleh instansi pemerintah maupun BUMN. 

Padahal, Presiden Jokowi, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mempercepat perbaikan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kondisi ini sebetulnya bukan masalah baru. Fakta ini sudah menjadi problem menahun dan telah diketahui secara detail oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya. Meski telah ada Peraturan Menteri Perindustrian No 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Penilaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) maupun Peraturan Presdien  No16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah, tetap saja masalah ini tidak mudah diselesaikan dengan baik,” kata Ketua Umum Kadin Bidang Industri Indonesia Johnny Darmawan, Senin (2/11).

Baca juga : Jaga Kedaulatan Digital Nasional, Keberadaan OTT Global Harus Segera Diatur

Padahal Instruksi Presiden Jokowi untuk memberi preferensi kepada produk industri dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah, mempunyai tujuan yang sangat mulia agar industri dalam negeri berkembang dan mempunyai struktur yang kuat dalam menghadapi persaingan ke depan. Namun sayangnya, tujuan tersebut belum maksimal.

Menurut Johnny, perlu langkah yang lebih nyata dan tegas dari Presiden Jokowi untuk membenahi sistem pelaksanaan lelang pengadaan barang pemerintah. Jika tidak, tujuan mulia Presiden Jokowi untuk memperkuat industri nasional melalui skema preferensi TKDN menjadi sia-sia. Upaya mengurangi tekanan pada neraca perdagangan akibat membanjirnya produk impor juga tidak akan tercapai.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit menilai, belum ada keseriusan, terutama di level birokrasi sebagai pelaksana di lapangan untuk memberdayakan industri dalam negeri dengan memberi ruang dan pasar yang lebih besar kepada produk nasional melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Baca juga : Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementan Dorong Agroeduwisata

“Butuh gebrakan nyata Presiden Jokowi untuk memecahkan masalah laten tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan instruksi presiden selama ini hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas, dan ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia, khususnya industri unggulan dalam jangka panjang,” kata Anton. 

Ia menambahkan, selain menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap produk industri dalam negeri, pemerintah juga harus memberikan arahan maupun roadmap industri yang jelas bagi pengembangan industri nasional untuk jangka waktu lima tahun, 10 tahun, atau 25 tahun ke depan. Termasuk pola pengembangan sumber daya manusia dan jenis investasi berkualitas yang dibutuhkan. Insentif apa yang layak diberikan kepada industri nasional yang pada akhirnya akan menjadi substitusi impor.

“Penguatan industri itu harus dilakukan secara konsisten dan bertahap, karena itu harus disiapkan kebijakan beserta tahapan yang jelas, baik yang terkait dengan kebutuhan SDM yang berdaya saing dalam dalam era industri 4.0 maupun peningkatan produktivitas agar produk yang dihasilkan mampu berkompetisi di pasar dalam negeri maupun global,” kata Anton.

Baca juga : Pulihkan Industri Wisata,Traveloka Bersama Atourin Hadirkan Tur Virtual

Apabila tidak ada langkah nyata di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini, produk industri nasional akan selalu kalah bersaing dengan produk impor seperti dari China, baik dalam sisi harga maupun volume. Mereka sudah memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan industrinya kuat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.