Butuh Sinergi Lebih Kuat Untuk Capai Target 1 Juta Barel Per Hari

 Sebelumnya 
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi, menilai target mengejar 1 juta barel per hari mustahil bisa direalisasikan tanpa ada sinergi antar pemangku kepentingan di sektor hulu minyak dan gas (Migas).

Sebab itu dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola hulu migas yang baik di Indonesia. "Masing-masing ego sektoral yang berbeda perlu disingkirkan," jelas Fahmi.

Kemudian, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka seharusnya memberikan stimulus insentif fiskal dan non-fiskal. “Jika Indonesia tidak memberikan, maka akan kalah dalam bersaing. Target 1 juta barel per hari mustahil bisa direalisasikan,” kata Fahmi.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik S. Setyadi, memandang persoalan tata kelola itu erat kaitannya dengan kebijakan publik. Prinsip-prinsip penata kelolaan perlu didasarkan atas kedaulatan, kemanfaatan, dan keadilan yang diinginkan.

Baca juga : Lampaui Target WHO, Sumatera Barat Juara Testing Covid-19

"Kemudian negara membuat regulasi, adminstrasi atau birokrasi dan manajemen yang kemudian output dan outcome akan dihasilkan,” kata Didik.

Mengelola kekayaan hulu migas nasional butuh proses yang panjang dan dukungan dari berbagai pihak, terlebih sektor hulu migas yang membutuhkan modal yang tinggi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Jika dibandingkan secara internasional, migas Indonesia sangat kecil terhadap investasi sektor migas secara keseluruhan.

Namun, kata Didik, perlu disadari bahwa sampai saat ini negara masih mengakui akan kontribusi migas yang cukup penting dalam penerimaan negara.

Baca juga : Biden Percepat Bentuk Tim Transisi, Trump Belum Legowo

Dari angka-angka, penerimaan negara Indonesia dibandingkan sumber daya alam lainnya, penerimaan dari migas masih memiliki nilai yang signifikan.

Terlepas dari persentase penerimaan negara secara total dengan pajak yang tertinggi, dan dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya, penerimaan negara dari migas masih unggul.

“Harusnya, ini menjadi dasar keberpihakan negara dalam kegiatan hulu migas,” tegasnya.

Pengamat energi dari Institut Teknologi 10 November Mukhtasor menambahkan, untuk meningkatkan daya saing, ada tiga aspek yang harus dibenahi, yaitu legal, finance, dan operasi, kemudian fokus pada aspek governance, risks dan compliance.

Baca juga : Bamsoet: Segera Terbitkan PP Untuk Akhiri Polemik UU Ciptaker

“Penekanan governance agar tercipta tata kelola hulu migas yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Untuk mencapai hal ini butuh kekuatan pada aspek kepemimpinan, informasi dan strategi yang tepat,” katanya.

Mukhtasor menegaskan, tata kelola harus diperbaiki, termasuk UU Migas-nya. Keterlambatan revisi UU migas menunjukkan industri ini tidak menjadi prioritas negara. Seharusnya sejak Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, sudah segera ada UU yang baru. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.