Muhaimin: Butuh Sinergitas untuk Bendung Gelombang PHK di Masa Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya. Yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi sosial dengan tatap muka.
 
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin bilang, dunia usaha yang mulai bergeliat pun kembali terhenti. Respons masyarakat pun beragam menyikapi soal ini. Ada yang menolak, ada juga yang bisa memahami. Tetapi satu hal, pemerintah dalam ini sungguh ingin mengedepankan keselamatan rakyatnya. Pemerintah dan DPR pun berjibaku dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak pandemi, terutama terkait soal ekonomi.

Baca juga : Soal Kisruh Impor Bawang Putih, DPR Kudu Rapat Bareng Mendag Dan Mentan

“Sungguh pilihan yang sulit. Satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di lain sisi pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetep bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi,” ucap Wakil Ketua DPR Bidang Kesra ini, Selasa (22/9).

Baca juga : Azis Syamsuddin Ajak Cakada Jadi Ikon Protokol Kesehatan

Menurut Muhaimin, pemerintah dan DPR juga paham betul bahwa akibat pandemi ini gelombang PHK. Survei SMRC terbaru menyebut, ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat Covid 19. Kadin juga mencatat bahwa di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK. UMKM, yang berjumlah 64 juta dan selama ini menjadi salah satu penyangga soal ketenagakerjaan, juga terkena imbasnya. UMKM yang berhenti beroperasi karena Covid sampai saat ini mencapai 48,4 persen dari total keseluruhan.

Baca juga : Komisi IV DPR Dukung Pengembangan Kawasan Bawang Putih Di Jawa Barat

“Karena itu, tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan,” tegas Ketua Umum DPP PKB ini.
   
Pria yang akrab disapa Gus AMI menambahkan, berbagai skema-skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lain-lain. Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. “Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran.” tegas Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 DPR ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.