Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Membengkak Gara-gara Corona
Utang Kita Dekati Rp 6 Ribu Triliun
Sabtu, 26 Desember 2020 05:52 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Merosotnya kinerja perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini berdampak terhadap membengkaknya utang negara. Hingga, akhir November, utang pemerintah mendekati Rp 6 ribu triliun.
Berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) akhir November, utang Indonesia tercatat Rp 5.910,64 triliun atau naik Rp 32,93 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 5.877,71 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, faktor utama penyebab peningkatan utang Indonesia adalah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Ada peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani dalam keterangan APBN KiTa, yang dirilis Kemenkeu.
Baca juga : Jakarta Jawara Corona, Jateng Juara Kematian
Ia memastikan, meskipun ada peningkatan, utang pemerintah tetap aman terjaga. Per akhir November 2020 utang Indonesia setara 38,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ngka tersebut terbilang masih aman jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.
Ani merincikan, jumlah utang pemerintah sebesar Rp 5.910,64 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 825,59 triliun, dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.085,04 triliun.
Ia menjelaskan, pemenuhan utang Indonesia, tidak semua bersumber dari pinjaman luar negeri. da juga berasal dari dalam negeri. Pemerintah melakukan burden sharing bersama dengan Bank Indonesia (BI) sampai dengan 2022 untuk menutup defisit APBN 2020. BI bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana.
Selain peningkatan utang, Ani memproyeksikan penerimaan negara turun 15 persen tahun ini. Hal ini disebabkan penerimaan pajak yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
Baca juga : Yang Rayakan Nataru Patuhi Prokes, Jangan Berkerumun
“Penerimaan negara hanya akan mencapai Rp 1.663,62 triliun atau 85 persen dari realisasi tahun 2019 yang senilai Rp 1.957,2 triliun,” ramalnya.
Dia memaparkan, hingga akhir November 2020, penerimaan negara tercatat Rp 1.423,02 triliun atau 83,71 persen dari target sebesar Rp 1.699,95 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Sementara, belanja negara diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 12,7 persen di tahun ini. Di dalam Perpres 72 tahun 2020 belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.739,17 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah memperhatikan tren investor yang saat ini mulai mengurangi belanja surat utang dari Indonesia.
Pasalnya, hampir semua negara berkembang juga menerbitkan surat utang untuk menarik dana asing untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi mereka.
Baca juga : BI Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,8 Persen
“Bukan tidak mungkin investor global mencari alternatif ke negara lain,”pungkasnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya