Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bansos Buat Pekerja Kudu Produktif Dan Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi

Senin, 28 Desember 2020 22:48 WIB
Istimewa
Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Reshuffle kabinet membuka harapan baru untuk mampu mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, masih ada sejumlah posisi menteri yang dinilai kurang mampu mengakomodir bantuan sosial (bansos), sebagai salah satu upaya mendorongnya pemulihan ekonomi.

Sebab, bansos dinilai beberapa pihak berpotensi menimbulkan moral hazard, terutama pasca-tertangkapnya Menteri Sosial Juliari P Batubara atas dugaan korupsi dana bansos. 

Kehadiran beberapa bansos di sejumlah kementerian pun mendapat sorotan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati misalnya, dia mencermati beberapa bansos bagi para pekerja. Di mana, pemberian bansos tersebut diharapkan mampu mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja saat pandemi. 

Baca juga : Brigjen Prasetijo Bakal Hadapi Sidang Etik Lagi

Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 2,4 juta per penerima, hingga bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menurut Enny, belum mampu menjawab itu semua.

"Dari awal skemanya ini kan namanya bantuan, jadi seolah-seolah seperti dana perlindungan sosial. Padahal dana tersebut harus produktif dan berdampak bagi pemulihan ekonomi. Untuk itu, konsepnya harus jelas terlebih dahulu," ucap Enny.

Bahkan dia menyebut, jika skema seperti itu tetap dipertahankan, tak ubahnya seperti transfer payment. "Seolah seperti saweran untuk survival bertahan hidup," imbuhnya.

Sementara untuk pekerja maupun pelaku usaha, itu butuh untuk berkembang, melanjutkan usaha atau pun mencari alternatif penghasilan dengan melakukan usaha. Upaya survival-nya, lanjut Enny, dengan usaha. Artinya, pemulihan ekonomi ini benar-benar terjadi.

"Kalau yang sekarang kesannya kalau sudah disalurkan ya selesai. Padahal kan nggak. Kemudian, apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran maupun indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" tanya Enny.

Baca juga : Diangkat Jadi Wamen BUMN, Pahala Dapat Tugas Pulihkan Ekonomi

Pemerintah, kata dia, harus mengubah concern skema bantuan tersebut. Yang paling utama, mencari persoalan di sektor pekerja. Misalnya, kurang lahan pekerjaan, bahkan dipecat dari kantor, bagaimana bantuan tersebut menjadi aternatif usaha bagi mereka. 

Ini memang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, terutama kementerian terkait. Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak sekadar memberi bantuan, namun juga menciptakan ekosistem yang meningkatkan produktivitas para pekerja.

Untuk diketahui, Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya. 

Kemenaker menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk tiga program, yakni program TKM, padat karya produktif dan padat karya infrastruktur.

Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak dari pandemi. 

Baca juga : Kasus Suap Pengaturan Proyek Indramayu, KPK Maraton Periksa Saksi-Saksi

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan.

Sementara, untuk Padat Karya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur, melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja.

Per 2 Oktober 2020 telah menyalurkan bantuan program TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang pekerja. 

Dari data Kemnaker, pencairan dana bantuan BLT Subsidi Gaji sudah disalurkan sebanyak Rp 27,96 triliun atau sekitar 93,96 persen dari total anggaran yang disediakan. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.