Restorasi Hutan Gambut Di Muba Libatkan Warga

RM.id  Rakyat Merdeka - Lahan gambut di Indonesia, menyumbangkan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat lebih banyak, dibandingkan dengan hutan tropis dataran rendah yang bertanah bermineral. 

Di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri, lahan gambut mempunyai luasan sekitar 1,25 juta hektar. Kawasan tersebut tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumsel, salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas lebih dari 250 ribu hektar.

Lahan gambut yang menutupi 3-5 persen permukaan bumi, merupakan area penyimpanan bagi lebih dari 30 persen cadangan karbon yang tersimpan di tanah di seluruh dunia. Bencana kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunla) di Sumsel, turut mengancam kerusakan hutan gambut di Sumsel, terutama di Kabupaten Muba. 

Baca juga : Antisipasi Banjir, Jababeka Siagakan Satgas Khusus

Untuk memulihkan hutan gambut di Muba pasca karhutbunla, pada bulan Agustus 2020 lalu, Tim Restorasi Gambut Daerah Sumsel, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) KLHK, IDH The Sustainable Trade Initiative (IDH), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas bekerja sama melaksanakan program restorasi gambut. 

Untuk menjalankan program restorasi gambut yang juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membutuhkan pendampingan intensif, para pihak sepakat menggandeng Perkumpulan Gerakan Cinta Desa (G-Cinde). 

Menurut Ketua G-Cinde, Eko Waskito, di desa yang berdampingan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) perlu didorong satu inisiatif pembangunan ekonomi berbasis agroforestri yang terintegrasi pada skala lanskap. Saat ini program yang diusung oleh G-Cinde adalah IDEAL atau Integrated Development of Economic Agroforestry Landscape. 

Baca juga : Frisian Flag Indonesia Libatkan Generasi Muda Lestarikan Lingkungan

Di lahan konsesi HTI yang cenderung monokultur, diperlukan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara alihfungsi lahan menjadi hutan tanaman dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sehingga bisa berdampak positif pada ekosistem dan perekonomian masyarakat.

Perusahaan punya kewenangan sendiri untuk mengatur lahan konsesi mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam hal pelibatan masyarakat masih perlu penguatan relationship antara perusahaan dan masyarakat di sekitar areal konsesi perusahaan. 

“Kenapa tidak community-based development, jadi tidak terbatas hanya dengan CSR (Corporate Social Responsibility) saja. Dalam izin perusahaan HTI, ada kewajiban untuk menyisakan sekitar 10 persen lahan tidak boleh diubah, harus tetap hutan alam. Tapi, kenyataannya deforestasi akibat perambahan dan illegal logging masih terjadi. Ini merupakan peluang untuk melibatkan masyarakt di sekitar konsesi,” ucapnya.

Baca juga : Hanafi Rais Dijagokan Pimpin Partai Ummat

Program yang dimulai bulan Agustus 2020 lalu itu, dimulai dengan membentuk Masyarakat Peduli Restorasi (MPR) yang beranggotakan 30 orang warga Dusun Pancuran, Desa Muara Merang, Kabupaten Muba, Sumsel, di mana, 11 orang merupakan keterwakilan perempuan. Lalu ada juga Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibentuk dalam program ini. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.