Kedaulatan Pangan Tinggal Kenangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah Presiden Jokowi menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing, pemerintah justru berencana mengimpor beras. Jumlahnya cukup besar, antara 1 sampai 1,5 juta ton. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, impor ini dilakukan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri agar harga tetap terkendali. Namun, ada yang melontarkan kritik, cita-cita ketahanan pangan tinggal kenangan kalau beras yang jadi makanan pokok saja masih impor.

Airlangga menerangkan, untuk menjaga stok beras, pemerintah akan impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog. Kedua, penyerapan gabah petani oleh Bulog dengan target setara 900 ribu ton besar saat panen raya pada Maret-Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni-September 2021.

“Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting. Sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton,” ujar Airlangga, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3). Menurut Airlangga, kebijakan ini dilakukan karena ada program bantuan sosial (bansos) beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan antisipasi dampak banjir.

Baca juga : Pangeran Cendana Merana

Selain beras, pemerintah juga akan mengimpor daging dan gula. “Kemudian pengadaan daging dan penyediaan gula, baik untuk konsumsi maupun untuk industri. Di mana menghadapi Lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat,” papar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Kebijakan penyediaan daging, baik kerbau dan sapi ditempuh melalui tiga langkah. Pertama, impor 80 ribu ton daging kerbau India dan impor 20 ribu ton daging sapi Brasil. Kedua, penyerapan sapi siap potong di peternak. Ketiga, percepatan realisasi impor oleh pelaku usaha. Kebijakan tersebut sudah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), 6 Januari 2021.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi memastikan, impor beras tersebut digunakan untuk cadangan. Dia menyebut, impor beras itu sudah disepakati, bahkan Kementerian Perdagangan telah mengantongi jadwal impornya.

Baca juga : Barata Indonesia Kembangkan Teknologi Kincir Angin

“Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan. Dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,” jelas eks Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini.

Kebijakan impor ini bikin DPR heran. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menganggap, impor itu sangat tidak tepat. Sebab, sebentar lagi petani akan panen raya. Jika alasannya untuk cadangan, kenapa pemerintah tidak membeli beras petani dengan harga yang baik.

Daniel menyindir, buat apa ada program food estate jika ujung-ujungnya impor. Padahal, tujuan program ini untuk ketahanan pangan nasional. Belum lagi dalam program tersebut, petani sudah babak belur disuruh produksi sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Jika ada beras impor, harga di petani bisa hancur.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.