Rumah Subsidi Tetap Harus Perhatikan Kualitas Hunian

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menginginkan setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

"Karena itu, pemerintah bersama pengembang harus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin dalam sambutannya sebagai keynoted speaker, mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” di Jakarta, Rabu (17/3).

Baca juga : Konsumsi Bubble Tea Berlebihan Picu Sakit Jantung Dan Diabetes

Arief menambahkan berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini. Untuk menggencarkan program membangun rumah berkualitas, pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sementara Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono  menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk. Menurutnya cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang.

Baca juga : Ruangguru Masuk Daftar Perusahaan Bergengsi di Dunia

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan. “Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas.,” ujar Dewi Chomistriana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.