Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Vaksinasi Dan Reformasi Struktural Dikebut, Ekonomi Diyakini Cepat Pulih
Rabu, 24 Maret 2021 13:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) secara virtual, pada Selasa (23/3).
Pertemuan ini menjadi penting karena pada 17 April 2020 lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari 'stabil’ ke ‘negatif’. Meski tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.
Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.
Baca juga : Mendagri: Sinergi BPD Dan Pemda Pulihkan Ekonomi Daerah
Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada tahun 2021, sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.
Airlangga juga menyampaikan strategi kebijakan, yang akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian. Yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, juga terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” terangnya.
Baca juga : Bima Arya Berharap Ekonomi Kota Bogor Kembali Bergairah
Selain alokasi anggaran PC-PEN, pemerintah juga fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity atau kekebalan komunal.
“Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” imbuh Airlangga.
Kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif, tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya