Menhub: Sekarang Sudah Kompetitif

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menepis bisnis penerbangan tengah morat-marit. Diakuinya, banyak maskapai sempat mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena mereka berlomba-lomba menjual tarif murah untuk mengejar keterisian. Tetapi, sekarang sudah kompetitif. 

“Tapi yang terjadi sekarang terjadi harga (tiket) yang mahal, itu agar penerbangan tetap eksis. Mereka (jual tiket tinggi) ingin memperoleh uang sebanyak mungkin agar bisa masuk menutupi biaya operasi dan dapat untung,” ungkap BKS kepada Rakyat Merdeka di sela acara diklat pemberdayaan masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Jakarta, kemarin. 

Kritik terhadap kondisi bisnis penerbangan sebelumnya disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menguntip data Bloomberg, Prabowo membandingkan iklim bisnis penerbangan di Jepang dengan di Indonesia. Di Negeri Matahari Terbit, penerbangan maskapai Jepang ANA dengan keterisian 6 persen persen sudah dapat utung. Sedangkan, Garuda Indonesia baru bisa untung kalau keterisiannya mencapai 120 persen. 

Baca juga : Menhub: Kereta Trans Sulawesi Sangat Penting

Soal kinerja Garuda, BKS menerangkan, kinerja maskapai itu dinamis. Karena menyesuaian dengan market. Dan, saat ini penerbangan pelat merah itu sudah mendapatkan keuntungan. 

BKS juga menepis kabar rencana pembentukan holding penerbangan sebagai langkah menyelamatkan bisnis penerbangan. “Tidak ada kaitan dengan itu,” ujarnya. 

Bagaimana soal kebijakan tiket? Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini mengungkapkan, pihaknya dan maskapai telah melakukan kesempakatan. Maskapai berjanji akan menjual tiket dengan tarif batas atas (TBA) hanya 20 persen dari total kurnsi ekonomi.

Baca juga : Pemerintah Dukung Perkembangan E-Sport Menuju Prestasi Gemilang

Kemudian, tarif seharga 90 persen dari TBA sebanyak 20 persen. Tiket seharga 60 persen dari TBA sebanyak 20 persen. Dan, tiket dengan harga tarif batas bawah (TBB) sebanyak 10 persen. Dan, sisanya akan dilepas secara bervariasi di koridor TBA serta TBB. 

“Apabila dalam dua minggu ke depan kesepakatan itu tidak dilakukan, kami terpaksa akan menerbitkan peraturan rinci sub kelas tiket,” ancam BKS. 

BKS menegaskan pemerintah memberikan perhatikan serius dalam mengatasi persoalan tiket. Bahkan, Presiden Jokowi berkali-kali meneleponnya khusus menanyakan perkembangan masalah itu. 

Baca juga : Demi Keselamatan Penerbangan, Dirjen Hubud Larang Operasional Boeing 737 Max 8

Bukan hanya melalui telepon, Presiden juga menyampaikan beberapa kali dalam rapat terbatas. Jokowi menekankan Kemenhub agar mempertimbangkan secara matang pengaturan baru tiket pesawat supaya dampaknya tak berimbas merugikan bagi kedua pihak, baik konsumen maupun perusahaan. 

Pengamat penerbangan Gatot Raharjo mendorong pemerintah mengevaluasi semua regulasi penerbangan. Karena, menurutnya, banyak aturan terindikasi sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Misalnya, aturan soal adanya pembagian layanan dari mulai full service sampai dengan tanpa service. Regulasi itu ternyata membuat Garuda Indonesia menjadi price leader. 

“Kalau Garuda nurunin tiket, yang lain pasti ikutan. Kalau Garuda naik, yang lain baru bisa naik. Ini yang kata KPPU jadi seperti kartel walaupun tidak ada aturan dilanggar Garuda. Kalau aturan itu dihapus, maskapai bisa berkreasi misalnya membuat sub kelas,” terangnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.