OJK Terus Dorong Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Perekonomian global kini mulai pulih dan diperkirakan tumbuh positif pada 2021. Pascakontraksi tajam pada Q2-2020, tren positif dan pemulihan ekonomi sejak Q3-2020 terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Dalam program melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Mayoritas UMKM 82,9 persen merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan, pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK. Kendalanha, sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusiz dan produksi terhambat.

"Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya," ujar Susiwijono Moegiarso dalam keynote speech-nya pada Webinar Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional, Rabu (28/4). Webinar ini diselenggarakan oleh Alika Communication bersama School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB).

Baca juga : Rektor Unsri Apresiasi Keseriusan Pemerintah Bersinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Per Maret 2021, lanjut Susiwijono, porsi kredit UMKM dari total kredit perbankan baru mencapai 20,59 persen. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi Februari 2021 mencapai 20,80 persen, namun sedikit lebih baik dibandingkan dengan posisi Januari 2021 sebesar 20,58 persen.

Deputi Komisioner III OJK Slamet Edy Purnomo menyatakan, penurunan penyaluran kredit tersebut terjadi karena industri perbankan sedang tidak percaya dengan beberapa sektor UMKM, utamanya sektor konstruksi. Hal ini karena tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada sektor konstruksi mengalami kenaikan signifikan, dari 10,31 persen pada Maret 2020 menjadi 12,69 persen di Maret 2021.

Porsi kredit sektor ekonomi UMKM terbagi menjadi enam bagian, yaitu perdagangan grosir dan eceran 49 persen, pertanian 12 persen, perburuan dan kehutanan, 10 persen industri pengolahan, lalu 6 persen konstruksi, 5 persen komunitas, sosial budaya, hiburan dan jasa perorangan lainnya, dan 18 persen sektor ekonomi lainnya.

Edy mengatakan, kebijakan jangka pendek dukungan sektor jasa keuangan tahun 2020-2021 untuk Program PEN meliputi mendukung, monitoring dan evaluasi kebijakan stimulus dan normalisasi transisi kebijakan relaksasi yang telah diberikan.

Baca juga : Pulihkan Ekonomi Bali, BTN Gelar Akad KPR Massal

"Juga meningkatan permintaan masyarakat, pembangunan UMKM, penciptaan lapangan kerja, percepatan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, serta percepatan reformasi pasar modal dan keuangan non-bank dalam rangka menjaga integrasi pasar keuangan," tambahnya.

Dosen MBA ITB, Erman Sumirat menambahkan, tantangan kunci bagi UMKM selama pandemi adalah mengatasi masalah cash flow operasional, permintaan produk dan jasa turun, bisnis ditutup, peluang untuk bertemu dengan klien berkurang, serta isu perubahan strategi bisnis untuk menawarkan jasa dan produk.

Dari sisi keuangan, selain relaksasi kredit dan modal kerja baru, dia menilai program OJK menerbitkan regulasi dan menciptakan ekosistem Bank Digital sangat efektif mengembangkan UMKM. Bank Digital tidak hanya mendukung program digitalisasi UMKM, tetapi juga memangkas biaya modal, terutama dari bunga pinjaman.

"Langkah yang perlu didorong adalah digitalisasi UMKM, memperkuat ekosistem UMKM dari hulu hingga hilir serta kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan. Sejalan dengan itu, kuncinya adalah mobilisasi masyarakat dengan mempercepat vaksinasi," ujar Erman.

Baca juga : Pulihkan Ekonomi, Menteri Teten Genjot Penyaluran Kredit

Ekonom INDEF Bhima Yudhistria mengatakan, tahun 2020, fokus UMKM adalah bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Umumnya, pelaku UMKM mampu bertahan dengan melakukan penyesuaian bisnis atau memanfaatkan cadangan modal tersisa. Namun, di tahun 2021, pelaku UMKM tidak hanya harus bisa memulai bisnisnya, tetapi juga harus siap menghadapi booming ekonomi, seperti yang terjadi pasca-pemulihan ekonomi dari krisis di tahun 1930, 1998 atau 2008.

"UMKM itu yang bertahan dan restart bisnis tahun 2021, tidak siap dengan boomingnya. Bagaimana mencari pendanaan murah, bagaimana dengan inovasi bisnisnya dan mengatasi pergeseran perilaku konsumsi," ungkap Bhima.

Faktor paling penting dalam memulai bisnis ke depan, menurut Bhima, adalah modal yang sudah terkuras selama satu tahun lebih karena bertahan. Sehingga, perlu disiapkan ekosistem pendukung pelaku UMKM menghadapi booming ekonomi.

CEO dan Founder Jago Coffee, Yoshua Tanu menambahkan, sebagai pelaku usaha  ada keinginan menarik pinjaman baru, tetapi masih mempertimbangkan dan melihat perkembangan suku bunga kedit dan jangka waktu pinjaman. Menurutnya, alasan utama menarik kredit adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan untuk stabilitas bisnis di jangka panjang, sehingga tidak hanya kredit jangka pandek, pihaknya juga membutuhkan pinjaman bertenor panjang. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.