Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bisnis Masih Lancar, Status PKPU Bata Dicabut

Sabtu, 22 Mei 2021 23:08 WIB
Bisnis Masih Lancar, Status PKPU Bata Dicabut

RM.id  Rakyat Merdeka - Pihak kuasa hukum PT. Sepatu Bata, Tbk (BATA) mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mencabut status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pada Kamis (20/5) kemarin.

Sebelumnya, gugatan itu telah didaftarkan dengan nomor perkara 114/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Berita Terkait : Senjata Masih Hilang, 2 Jenazah Prajurit TNI Dievakuasi

Kuasa hukum BATA, Yudhi Wibhisana, mengatakan pengakhiran PKPU dengan cara pencabutan adalah pilihan terbaik bagi BATA.

"Debitur ini jelas mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditor tanpa penundaan, maka menurut pasal 259 status PKPU ini dapat dicabut," ujarnya, dalam keterangan pers, Sabtu (22/5).

Berita Terkait : Sidik Kasus Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Garap 7 Saksi

Menurut Yudhi Wibhisana, perdamaian tidak selalu lebih baik karena sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika debitor lalai terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Sedangkan terhadap pencabutan PKPU, tidak ada sarana atau aturan untuk membatalkannya.

Setelah putusan itu, pihak kuasa hukum menyerahkan kepada BATA apakah akan melakukan upaya hukum lain terhadap Agus Setiawan, selaku pemohon PKPU, atau tidak. Pihak kuasa hukum hanya mendampingi BATA selama masa PKPU saja.

Berita Terkait : Disdik Jabar Gagas Program Rantang Siswa

Untuk mengajukan PKPU terhadap suatu perusahaan, kata dia, merupakan hak semua kreditur sepanjang memenuhi syarat. Namun, pihaknya mengingatkan para pihak untuk teliti dan seksama dalam melakukan upaya hukum.

"Untuk penyelesaian kasus utang piutang, jika ada dan memenuhi syarat, upaya hukum bukan hanya dengan PKPU atau pailit. Justru PKPU atau pailit adalah upaya terakhir bagi kreditur maupun debitur dalam penyelesaian utang piutang," tambahnya. [BYU]