Peran Aktif Bank Penyalur Dukung Kelayakan Penerima KPR Subsidi

 Sebelumnya 
Sedangkan penanggap hadir antara lain Joko Suranto, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group, Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group, Zewwy Salim, Direktur PT Anugerah Wahana Indah, Royzani Sjachril, Wasekjen Pembiayaan Perbankan Syariah DPP REI, Junaedi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI, dan Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himperra.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto mengatakan pemerintah selalu mengingatkan perbankan penyalur KPR agar selalu memperhatikan ketepatan sasaran penerima KPR bersubsidi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Eko menyebutkan bahwa hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR ditemukan beberapa hal. Diantaranya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang/perizinan, keterlambatan penyaluran SBUM oleh bank pelaksana, keterlambatan penyetoran dana bergulir dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana, bahkan terjadi dua rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

Sementara itu Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi PR pemerintah.

Baca juga : Menpora : Inpres Jadi Tulang Punggung Pembinaan Usia Muda

Ketepatan sasaran yang dimaksud tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Dalam rangka itu, PPDPP menyebut telah memberikan kontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

"Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik," jelas Arief.

Sistem besar SiKasep juga terkoneksi dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengembangan big data perumahan. Koneksinya sudah terbangun antara lain dengan Dukcapil Kemendagri, Ditjen Pajak Kemenkeu, BSSN, termasuk yang utama dengan 44 bank pelaksana serta anggota dari 21 asosiasi pengembang.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mochamad Yut Penta mengatakan, BTN telah menjadi kontributor utama dalam menjalankan program perumahan nasional. Soal optimalisasi kualitas penyaluran KPR subsidi, maka perbankan harus punya misi yang sama.

Baca juga : KPK Beri Penguatan Antikorupsi Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan

"BTN mendukung dan berkepentingan dengan ketepatan sasaran dan kualitas kredit. Karena itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur," kata Penta.

Bank BTN, lanjut Penta, terus berupaya meningkatkan kualitas penyaluran KPR bersubsidi di setiap tahap penyaluran kredit. Diantaranya melakukan seleksi proyek dan pengembang.

Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Linda Hairani mengungkapkan saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel sudah ada produk FLPP, SBUM dan dan di 2021 sudah PKS BP2BT.

"Syarat sama dengan bank lain. Seperti KPR FLPP uang muka 1 persen, suku bunga 5 persen dan waktu 20 tahun. BP2BT ada bantuan Rp 40 juta dan tenor 20 tahun. “Kita terus sosialisasi dan edukasi masyarakat,” ujar Linda.

Baca juga : Peringati Laut Sedunia, Pertamina Lakukan Konservasi Terumbu Karang Di Madura

Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group Tuti Mugiastuti mengatakan saat ini juga ada terobosan baru yang dilakukan BTN dengan Tapera.

Sementara itu Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengatakan, bagi pengembang, yang menjadi permasalahan adalah bukan mendukung atau tidak mendukung program yang diluncurkan.

Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengakomodir semua kepentingan dengan mudah. "Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana pengembang bisa diperhatikan dan masyarakat juga tetap diutamakan," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja mengatakan, kualitas bangunan kita sepakat harus lebih bagus, dan ini tergantung sudut pandang, karena ada harga, maksimum harga, mekanisme harga bukan jadi patokan karena konsumen juga akan menentukan. "Perlu ada kenaikan harga di area tertentu, sehingga tidak over price dan berkompetisi,” ujar Endang.[NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.