Dewan Pers

Dark/Light Mode

Hingga 20 Agustus, Dana PEN Baru Terserap Rp 326,16 Triliun

Selasa, 24 Agustus 2021 21:42 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan terus meningkatkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk menjaga tren pemulihan ekonomi di triwulan III 2021. 

PEN akan tetap menjadi instrumen utama penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tercatat, realisasi anggaran PEN per 20 Agustus 2021 baru capai Rp 326,16 triliun

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-31 bertema ‘Upaya Bersama Memutus Pandemi Covid-19 dan Membangkitkan Ekonomi’, secara virtual di Jakarta, Selasa (24/8). 

“Realisasi anggaran dan program PEN  telah memberikan manfaat  untuk pemberian insentif PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja, insentif PPh Final UMKM DTP untuk 116.979 UMKM, Penurunan Tarif PPh Badan dan sebagainya,” jelasnya. 

Sedangkan refocusing APBN dan PEN juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Berita Terkait : Bangun Infrastruktur, PUPR Sudah Belanjakan Rp 66,49 Triliun

“Keberlangsungan sektor usaha  menjadi fokus utama Pemerintah. Di mana insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha,” terangnya.

Selain itu, Menko Airlangga ikut memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui tambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan pedagang kaki lima (PKL) atau warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp 285 triliun. 

BSU juga telah dianggarkan untuk 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp 1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. 

Sementara BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di triwulan III-2021. 

Selain itu, dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat juga diberikan melalui Kartu Prakerja. Selama semester I-2021, kartu prakerja telah diberikan kepada 2,77 juta penerima insentif dengan total insentif sebesar Rp 6,53 triliun di 514 kabupaten/kota. 

Berita Terkait : Pertamina Raup Laba Rp 2 Triliun

Terkait potensi risiko perluasan dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PC-PEN di 2022. Program tersebut, akan difokuskan kepada penanganan kesehatan dan perlinsos. 

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural melalui implementasi Undang Undang Cipta Kerja. Salah satu implementasinya adalah sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. 

“Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” tuturnya. 

Ia meyakini, berbagai upaya tersebut akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga dapat kembali tumbuh ekspansif di triwulan IV-2021. 

Dengan pertumbuhan tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7 persen hingga 4,5 persen pada akhir 2021, dan tumbuh di kisaran 5,0 persen-5,5 persen di 2022 apabila kondisi pandemi sudah semakin membaik. 

Berita Terkait : Per 13 Agustus, LPDB KUMKM Salurkan Pembiayaan Rp 1 T

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi paska pandemi, serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia, Pemrintah akan terus melakukan reformasi struktural. 

“Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi ini, serta untuk keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang,” pungkasnya. [MFA]