Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Menghadap Presiden Di Istana
Pengusaha Minta Tambahan Insentif
Kamis, 9 September 2021 06:42 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Para pelaku usaha menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha meminta tambahan insentif.
Pertemuan ini juga digelar agar para pengusaha tetap optimistis menghadapi tantangan ke depan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Pengusaha yang hadir, antara lain Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono.
Ada juga Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey serta Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto.
Berita Terkait : Mendes Ngarep Anggaran Dana Desa Tahun Depan Nggak Disunat
Kedatangan rombongan pengusaha ini didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengungkapkan, ada beberapa pembahasan yang dilakukan pengusaha bersama Presiden.
Pertama, kata Airlangga, Presiden mewanti-wanti agar kenaikan biaya logistik karena kapal yang beredar berkurang, segera dikendalikan.
“Termasuk kontainer, ini kejadian di level global akibat pandemi Covid-19. Maka tadi usulan para pemilik kontainer ini dikumpulkan dan diminta bantuannya,” ungkap Airlangga.
Berita Terkait : Jelang Hari Santri, Gus Jazil Minta Pemerintah Realisasikan Dana Abadi Pesantren
Kedua, pengusaha juga meminta bantuan berupa keringanan kepada Presiden. Misalnya, yang berkaitan dengan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan.
“Tentu ke depannya, bagaimana kami mendorong pengusaha ini untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sehingga angka pengangguran bisa diturunkan,” jelas mantan anggota DPRitu.
Ketiga, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, Presiden meminta agar pengusaha membantu pembangunan ibu kota baru.
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, Presiden mengatakan, pengembangan ibu kota baru akan dilakukan dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan.
Berita Terkait : Permohonan PK Ditolak, Eks Pengacara Setnov Tetap Dihukum 7,5 Tahun Penjara
Payung hukum pemindahan ibu kota juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci isi aturan tersebut.
Arsjad Rasjid menegaskan, pihaknya akan mendukung pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kami mendukung ibu kota baru sebagai simbol Indonesia pada 2045,” kata Arsjad. [KPJ]
Tags :
Berita Lainnya