Dewan Pers

Dark/Light Mode

Menghadap Presiden Di Istana

Pengusaha Minta Tambahan Insentif

Kamis, 9 September 2021 06:42 WIB
Presiden Joko Widodo menerima para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 September 2021. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr).
Presiden Joko Widodo menerima para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 September 2021. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr).

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pelaku usaha menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha meminta tambahan insentif.

Pertemuan ini juga digelar agar para pengusaha tetap op­timistis menghadapi tantangan ke depan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pengusaha yang hadir, antara lain Ketua Umum Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) In­donesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono.

Ada juga Ketua Umum Aso­siasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Aso­siasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey serta Ketua Umum Indonesia Na­tional Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto.

Berita Terkait : Mendes Ngarep Anggaran Dana Desa Tahun Depan Nggak Disunat

Kedatangan rombongan pengusaha ini didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan, ada beberapa pembahasan yang dilakukan pengusaha bersama Presiden.

Pertama, kata Airlangga, Presi­den mewanti-wanti agar kenaikan biaya logistik karena kapal yang beredar berkurang, segera diken­dalikan.

“Termasuk kontainer, ini ke­jadian di level global akibat pandemi Covid-19. Maka tadi usulan para pemilik kontainer ini dikumpulkan dan diminta bantu­annya,” ungkap Airlangga.

Berita Terkait : Jelang Hari Santri, Gus Jazil Minta Pemerintah Realisasikan Dana Abadi Pesantren

Kedua, pengusaha juga mem­inta bantuan berupa keringanan kepada Presiden. Misalnya, yang berkaitan dengan relak­sasi restrukturisasi kredit per­bankan.

“Tentu ke depannya, bagaima­na kami mendorong pengusaha ini untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sehingga angka pengangguran bisa diturunkan,” jelas mantan anggota DPRitu.

Ketiga, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, Presiden me­minta agar pengusaha membantu pembangunan ibu kota baru.

Dalam kesempatan tersebut, kata dia, Presiden mengatakan, pengembangan ibu kota baru akan dilakukan dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan.

Berita Terkait : Permohonan PK Ditolak, Eks Pengacara Setnov Tetap Dihukum 7,5 Tahun Penjara

Payung hukum pemindahan ibu kota juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, Air­langga tidak menjelaskan secara rinci isi aturan tersebut.

Arsjad Rasjid menegaskan, pihaknya akan mendukung pem­bangunan ibu kota baru di Kali­mantan Timur.

“Kami mendukung ibu kota baru sebagai simbol Indonesia pada 2045,” kata Arsjad. [KPJ]