Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tanggapan Kemenkeu Soal Selisih Anggaran PEN

Setiap Rupiah Uang Yang Keluar Sudah Dilaporkan

Sabtu, 11 September 2021 06:30 WIB
Ilustrasi: Kantor Kementerian Keuangan RI. (Foto: Kemenkeu RI).
Ilustrasi: Kantor Kementerian Keuangan RI. (Foto: Kemenkeu RI).

 Sebelumnya 
Selain itu, kata dia, alokasi anggaran Rp 695,2 triliun adalah alokasi anggaran yang bersi­fat prioritas. Ini memberikan dampak signifikan bagi penanganan Covid-19 serta PEN Dalam APBN 2020.

Sebab itu, Rahayu menilai, setiap realisasi dan output-nya perlu dilakukan pemantauan optimal. Pasalnya, pemerintah memberikan penandaan khusus untuk memudahkan peman­tauan.

Terkait alokasi anggaran yang tidak termasuk dalam Rp 695,2 triliun, namun terkait dengan kebijakan penanganan Covid dan PEN dengan alokasi senilai Rp 146,69 triliun, itu digunakan, antara lain untuk penanganan Covid-19 di internal K/L.

Baca juga : Menko Airlangga: Realisasi Anggaran PEN Capai Rp 340,83 Triliun

Selanjutnya, digunakan untuk biaya burden sharing yang di­tanggung Bank Indonesia dan pe­merintah, serta program belanja subsidi yang telah dialokasikan.

BPK menemukan selisih ang­garan PEN dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp 147 triliun.

Selisih itu didapat dari perhi­tungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp 841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp 695,2 triliun.

Baca juga : SMF Benahi Pemukiman Kumuh Di Atas Laut

BPK pun menyatakan siap jika diminta untuk menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait temuan selisih anggaran PEN sebesar Rp 147 triliun.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk menjelaskan hal itu.

“Kami akan jelaskan semua per­masalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila ada permintaan terkait itu, kami akan memberikan penjelasan, baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lain yang dibutuhkan publik,” ujar Agung di Gedung BPK, kemarin. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.