FHUP Gelar Simposium Internasional Sekaligus Luncurkan Klinik Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangkaian Dies Natalis ke-55. Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menyelenggarakan Simposium Internasional yang bertajuk Hak Asasi Manusia dan Pandemi Covid-19: Memahami Peran dari Klinik Hukum di Asia dan Pelajaran dari Eropa secara luring dan daring pada jumat, (22/10).

Simposium dibuka secara daring oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H.,M.Si., FCBArb. "Penyelenggaraan simposium ini Fakultas Hukum Universitas Pancasila tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber, tetapi juga mampu memperkuat kerja sama dan kemitraan global dan nasional," tutur Prof Edie.

Baca juga : Federal International Finance Percantik Taman Di Singkawang

Sementara, Dekan FHUP, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H.,M.A. mengungkapkan Simposium ini juga menandai peluncuran Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Klinik Hukum dipersiapkan dengan dukungan pendanaan dari hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

"Dengan adanya Simposium Internasional ini diharapkan, Klinik Hukum mampu untuk berperan dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan membawa manfaat bukan hanya pada pengembangan terhadap ilmu hukum, melainkan pada peningkatan kehidupan manusia melalui pemenuhan dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia" harap Prof Eddy.

Baca juga : Kao Indonesia Resmi Luncurkan Merries Skin Protection

Melalui Simposium Internasional ini, lanjut Prof Eddy, FHUP memfasilitasi diskusi dari akademisi dan praktisi lintas negara untuk membahas masalah-masalah HAM dalam situasi pandemi Covid-19 dan mengurai peran penting pendidikan tinggi hukum. Klinik Hukum sebagai wadah bagi pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian ilmu hukum, dan pemberdayaan hukum bagi kelompok rentan, menyedikan ruang yang tepat bagi hal ini, tambahnya.

Simposium Internasional ini menghadirkan pembicara dari berbagai negara. Salah satunya ceramah kunci dari Duta Besar R.I. untuk Republik Federal Jerman, HE., Dr. Arif Havas Oegraseno. menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan terkait HAM di Jerman selama Covid-19 dan berbagai respon kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jerman.

Baca juga : Flash Coffe Bangkitkan Kenangan Cup Of Java

Beberapa pembicara menyampaikan pandangan dari pengalaman mereka di berbagai negara di Asia. Mereka adalah Bruce A. Lasky (direktur BABSEACLE Laos), Rhea Roy Mammen (Ramaiah College Bengaluru, India), dan Jose Maria G. Hofilena (Dekan Fakultas Hukum Ateneo de Manila University School of Law, Philippine). Pengalaman Indonesia sendiri disuarakan oleh para akademisi dan praktisi, yakni Dr. Kunthi Tri Dewiyanti (FHUP), Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum (Universitas Indonesia), Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., (Universitas Islam Indonesia), Dr. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. (Universitas Gadjah Mada), Dr. Uli Parulian Sihombing (Indonesia Legal Resource Center Indonesia), Dr. Rocky Marbun, S.H.,M.H., Rury Octaviani, S.H.,M.H., dan Dr. Ricca Anggraeni, S.H.,M.H., dari FHUP. [ARM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.