Realisasi APBD Di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Sumbar Dijempolin Mendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan capaian tinggi di atas rata-rata nasional.

"Saya sangat mengapresiasi Bapak Gubernur Sumatera Barat. Di tengah situasi pandemi, yang ditandai dengan ekonomi yang slow down, target pendapatan Sumbar tetap di atas rata-rata nasional," ungkap Mendagri dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (20/12).

Mendagri menjelaskan, rata-rata nasional realisasi pendapatan di tingkat provinsi mencapai angka 88,95 persen, baik dari transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Per 15 Desember, Sumbar mampu mencapai target 93,85 persen.

Baca juga : Konsolidasi, Sahabat Ganjar Bertekad Kawal Gubernur Jateng Jadi Pemimpin Indonesia 2024

"Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur. Tidak gampang di tengah pandemi ini mencapai 93 persen. Masih banyak daerah yang capaiannya rendah," ucap Mendagri.

Realisasi pendapatan di tingkat kabupaten di daerah Sumbar, tidak ada yang menonjol bila dibandingkan dengan rata-rata nasional 82,33 persen. Yang di bawah rata-rata nasional, juga tidak ada.

Kondisi ini berbeda dengan capaian realisasi pendapatan di tingkat kota yang dinilai bagus. Dari 20 kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, tiga di antaranya berasal dari Sumbar dengan capaian di atas 82 persen.

"Pak Kapuspen (Kemendagri) ini tugasnya mengumumkan yang begini-begini, Pak. Memberikan penghargaan. Sampaikan ke publik. Ini Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang bagus. Meskipun Wali Kotanya nggak ikut Rakor," tutur Mendagri.

Baca juga : Kepala Anaknya Dielus Ganjar, Janda Korban Covid-19 Menangis

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan soal rendahnya angka belanja nasional yang hanya 71,02 persen.

Hal itu terjadi karena target pendapatan tidak sesuai dengan perencanaan. Karena transfer dari Pusat dikurangi (TKID), Transfer Keuangan Daerah Dana Desa, dirasionalisasi.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga banyak yang terpukul. Ekonomi slow down, belanja pun pasti menurun, dari 82,69 persen jadi 71,02 persen," urai Mendagri.

Kendati demikian, apabila dilihat dari realisasi pendapatan Provinsi Sumbar menunjukkan kondisi yang bagus. Begitu realisasi belanjanya.

Baca juga : Italia Vs Irlandia Utara, Kudu Bersinar Demi Tiket Ke Qatar

"Rata-rata nasional belanja provinsi 77,27 persen, Sumbar 77,47 persen. Meski hanya sedikit di atas rata-rata nasional, itu sudah cukup baik. Sementara pendapatannya 93,85 persen. Jadi masih ada lebih kurang 16 persen dari APBD-nya, antara garis biru dengan garis hijau," beber Mendagri.

"Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi kepada Sumbar untuk tingkat provinsi pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun belanja. Alhamdulillah, Pak Gubernur termasuk kategori yang bagus. Terima kasih, Pak," ucap Mendagri kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang duduk di sampingnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.