Sri Mulyani: Pembangunan Ibu Kota Negara Pakai Dana PEN

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dimasukkan dalam anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/1). 

“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” ujarnya.

Baca juga : Suharso Monoarfa Tegaskan Ibu Kota Negara Bernama Nusantara

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan, desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas. Seperti pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan.

Ia menjelaskan, tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.

Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.

Baca juga : Sah, RUU Ibu Kota Negara Kini Resmi Jadi Undang-Undang

“Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022,” bebernya.

Kemudian untuk 2023 dan 2024, lanjut dia, masih akan dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan Corona sekaligus momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan sehingga kebutuhan anggarannya akan cukup besar.

Terlebih lagi, dari sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak.

Baca juga : Wapres Ingin Pembangunan Hunian Sementara Korban Semeru Dipercepat

“Artinya 2022-2024 penanganan Covid-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga,” urainya. 

Sementara untuk anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih akan melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang. Ia menambahkan nantinya APBN akan digunakan untuk belanja pembangunan yaitu komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.

“Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi,” ujarnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.