Dewan Pers

Dark/Light Mode

KLHK Sukses Transformasi Digital Di Sektor Kehutanan

Jumat, 25 Maret 2022 13:50 WIB
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelamatan Bumi di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis, (24/3).
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelamatan Bumi di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis, (24/3).

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangka memperingatin International Day of Forest 2022, Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (Puskashut), Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ), bekerjasama dengan Pensiunan Kehutanan Indonesia (Penshutindo) dan Koperasi Karyawan Kehutanan (Kopkarhutan) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelematan Bumi” di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. 

Seminar nasional ini membahas kebijakan, strategi, skenario, capaian implementasi, tantangan, permasalahan dan kendala yang ada. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono membahas pembangunan kehutanan berbasis 4.0 untuk mitigasi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi hijau. Dengan melihat kekuatan komparatif Indonesia saat ini, transformasi digital telah menguatkan kerja-kerja di tingkat tapak. 

Berita Terkait : Transformasi Digital Dukung Inovasi Kehutanan 4.0 Untuk Ekonomi Hijau Dan Penyelamatan Bumi

“Ketika kita berbicara transformasi digital, membutuhkan itikad kuat menuju Indonesia maju, tanpa itu kita akan sulit mencapainya. Forum ini memberikan kesempatan bagia kementerian atau lembaga untuk menunjukkan komitmennya dalam bertransformasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3). 

Sejauh ini, Pemerintah melalui Kementerian LHK telah melakukan inovasi mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis aplikasi digital. Di antaranya, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara On Line (Simponi) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu telah dirilis kebijakan Multiusaha Kehutanan, penerapan beberapa kegiatan usaha dalam satu Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

"Strategi ke depan adalah komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045, Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sehingga kita dapat selamat dari krisis iklim dan lolos dari perangkap negara berpendapatan kelas menengah (middle income trap),” kata Bambang. 

Berita Terkait : KLHK: Transformasi Digital Dukung Pengelolaan Hutan Lestari Efisien

Sementara Ketua Pengurus Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) Boen Poernama mengatakan, Pemerintah dan masyarakat harus siap dan bergerak maju dalam menghadapi transformasi digital dan revolusi industry 4.0 yang terjadi, agar tidak tertinggal dengan yang lain. 

"Revolusi teknologi ini tidak menunggu kita, jadi kita harus melakukan persiapan secara paralel sekaligus pemanfaatannya,” kata Boen. 

Hal ini juga sejalan dengan Indonesia sebagai presidensi G20 Tahun 2022, salah satu topik utamanya adalah transformasi digital.  Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan Transformasi Digital di Indonesia. 

Berita Terkait : Gaet ShopeePay, 2C2P Perluas Akses Pembayaran Digital Di 5 Negara Asia Tenggara

Boen mengatakan, transformasi digital dibidang kehutanan, perlu disiapkan pula sumber daya manusianya dengan transformasi persepsi dan nilai-nilai guna mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan pada masa kedepan dan menjadi aktor pembangunan yang mendukung akselerasi inovasi kehutanan 4.0. 

"Digitalisasi akan terjadi mega disrupsi yang berdampak positif maupun negatif pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Oleh karena itu, transformasi digital kehutanan 4.0 harus diarahkan mendukung ekonomi hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan inklusif secara sosial sebagai antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam,” jelas Boen. [MFA]