Rakornas Perpustakaan 2022 Resmi Ditutup, Ini 9 Poin Penting Rekomendasinya

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan 2022 telah resmi ditutup oleh Sekertaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Ofy Sofiana, di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu petang (30/3). Rakornas Perpustakaan 2022 yang diselenggarakan selama dua hari ini dihadiri kurang lebih 10 ribu peserta yang terbagi dalam ruang daring dan luring.

Para peserta berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Forum Perpustakaan/Penerbit Pengusaha Rekaman dan pihak-pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas selama ini.

Selama gelaran Rakornas Perpustakaan yang mengangkat tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional" ini berlangsung, para perwakilan dari daerah silih berganti menyampaikan masalah dan usulan solusi, yang kemudian didiskusikan bersama dan dibawa dalam beberapa kali sesi diskusi panel untuk dirembukkan bersama. Isu utama yang dibawa dalam Rakornas ini adalah digitalisasi perpustakaan, yang dipandang sudah menjadi kebutuhan wajib seluruh perpustakaan dewasa ini.

Baca juga : Muhadjir: Perpustakaan Harus Semesta, Jangkau Yang Sekolah Dan Tak Sekolah

Sayangnya, benturan anggaran lagi-lagi menjadi isu penting yang menjadi masalah dasar. Apalagi, pandemi Covid-19 yang masih terus melanda negeri ini, membuat anggaran Perpustakaan Nasional, yang kemudian dialokasikan ke daerah, menjadi terkoreksi dan dikurangi.

Maka, selain memupuk semangat bersama dalam gala literasi yang tak boleh berhenti, seluruh stakeholder terkait juga dilibatkan dalam Rakornas ini. Selain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang membuka dan didaulat menjadi pembicara utama, Rakornas ini juga diisi penandatanganan MoU Perpusnas dengan tujuh perguruan tinggi, penandatanganan MoU Perpusnas dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dilakukan langsung  Kepala Peprusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Acara ini juga memberikan penghargaan penting pada beberapa kategori perpustakaan daerah dalam melakukan kegiatan literasi.

Sesi diskusi panel juga menghadirkan sejumlah pihak terkait gerakan literasi. Di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR, Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rakornas Perpustakaan ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh insan perpustakaan di seluruh Indonesia.

Baca juga : Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tingkatkan Literasi Masyarakat

Rekomendasi ini dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, Moh Hasan Sijaya. Isi rekomendasinya ada 9, sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi dalam mendukung Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter dengan Indikator Nilai Budaya Literasi yang telah ditargetkan pada 2024 sebesar 71 (tinggi), dengan komponen utama tingkat kegemaran membaca masyarakat, akses internet, dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan) seluruh jenis perpustakaan di Indonesia agar mendukung target capaian tersebut.

2. Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan baik konvensional maupun digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.