Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Teten: Peningkatan Produktivitas UMKM Ciptakan Lapangan Kerja
Rabu, 13 April 2022 22:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Produktivitas dan kualitas produk UMKM diminta untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan UMKM. Hal ini penting mengingat UMKM menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional.
Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah mengoptimalkan kekuatan UMKM. Namun sayang masih kurang diperhitungkan saat ini. Padahal, kontribusi UMKM terhadap Indonesia dikatakan cukup meyakinkan.
“Di mana 61 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM dan 97 persen penyerapan tenaga kerja ada di sektor UMKM,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pelaksanaan Anggaran 2022 bertajuk Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Ballroom Dhanapala Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut Teten, sejak krisis ekonomi 1998, terjadi penurunan lapangan kerja di sektor formal. Bahkan deindustrialisasi juga terus berlanjut, maka tekanan untuk UMKM terutama penyerapan tenaga kerja ini akan sangat besar.
“Justru yang muncul banyak ini kan sektor mikro. Sekarang saya ini nggak mau lagi perbanyak yang mikro, karena ini suatu realitas sektor mikro hadir disebabkan sektor formal yang tidak berkembang dan deindustrialisasi terjadi," ungkapnya.
Baca juga : Menag: Dorong Penguatan Digitalisasi Dan Literasi Di Madrasah
Teten bilang, usaha mikro memiliki pendapatan rata-rata di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Saat ini, pemerintah harus melepaskan kebijakan UMKM hanya untuk survival.
“Saat ini UMKM baru dapat mengakses pembiayaan di perbankan sekitar 20 persen, namun hebatnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan hingga 97 persen, lalu yang 80 persen (pembiayaan perbankan) itu kan hanya 3 persen saja berarti (penyerapan tenaga kerja). Ini menurut saya perlu didalami supaya penggunaan resources kita itu betul-betul dapat memberdayakan ekonomi," tegasnya.
Menteri Teten menuturkan, Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia untuk menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Sementara itu, kualitas lapangan pekerjaa di Indonesia masih berkutat di sektor mikro yang tidak stabil, tidak produktif dan memiliki pendapatan di bawah UMR.
"Kita nggak mungkin membiarkan ini terus menerus. Maka dari itu, meskipun berat, ikhtiar kita untuk membuat UMKM naik kelas, di mana sektor menengah harus menjadi prioritas harus dilakukan. Kita sudah mulai dengan transformasi UMKM ke sektor formal," tuturnya.
Teten menegaskan, berbagai ekosistem untuk mendorong UMKM naik kelas juga tertuang lengkap di UU Cipta Kerja. Seperti memudahkan untuk mendapat izin usaha, NIB, sertifikat halal, izin edar dan lainnya yang akan memberikan dampak ekonomi UMKM.
Baca juga : Moeldoko Tegaskan Pemerintah Siap Berikan Layanan Mudik Aman
Kemenkop UKM, sambungnya, tengah fokus untuk mendorong UMKM sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perternakan. Menurutnya selama ini, pendekatan pemerintah untuk sektor produktif itu masih berupa input seperti diberikan bibit, pupuk, alsintan, dan sebagainya.
Hal tersebut dikatakan tidak menjamin terjaganya produktivitas jika model bisnisnya tidak disiapkan. Maka dari itu, pihaknya pun telah menyiapkan model bisnis koorporasi pangan berbasis koperasi.
"Ini sudah kami jalankan di beberapa tempat, seperti di Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-itifaq, Bandung. Jadi koperasi menjadi off taker produk petani, baru nanti koperasi yang masuk ke market. Ini solusi di sektor pertanian yang didominasi usaha atau petani kecil perorangan berlahan sempit, itu susah kita bangun korporat farming di sektor agrikultur yang efisien, produktif dan suplainya stabil," ujarnya.
"Kami temukan modelnya. Petani kecil per orangan ini perlu dikonsolidasi dalam skala ekonomi, lalu dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi dan terhubung ke off taker. Biasanya off taker ini bayar mundur itu 2 bulan, 3 bulan, petani enggak sanggup, jadilah muncul tengkulak dan sebagainya. Jadi dengan model ini petani enggak lagi mendapat piutang, karena dibeli langsung oleh koperasi," sambung Menteri Teten.
Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kewirausahaan untuk mengembangan UMKM masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Perpres Kewirausahaan. Ditargetkan, wirausaha nasional dapat mencapai 4 persen dari jumlah masyarakat Indonesia, di mana saat ini baru 3,47 persen jumlah wirausaha di Indonesia.
Baca juga : Nicola Peltz, Gaun Nikah Bukan Rancangan Mertua
Teten bersyukur, saat ini belanja pemerintah 40 persen untuk UMKM, khususnya menyerap produk unggulan lokal oleh K/L dan daerah sehingga fiskal Indonesia tepat guna dan tepat sasaran.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menuturkan, model bisnis yang baik dapat membuat kebijakan menjadi lebih baik, dan juga penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
"Banyak hal menurut saya dalam pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak berangkat dari sebuah bisnis model. Misalnya tadi saya diskusi dengan Pak Teten mengenai korporasi tani yang tidak menginginkan subsidi pupuk dan benih,” katanya.
“Lalu bentuk bisnis modelnya seperti apa? Nah kalau ini ketemu, policy atau kebijakannya juga pasti ketemu. Kalau kebijakannya ketemu, model finansial akan ketemu. Maka belanja K/L, DAK, dana daerah, dan lainnya akan lebih efisien," tutup Suharso. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya