Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Didukung Para Epidemiolog
Selama Masih Ada Kasus Kematian, PPKM Lanjut...
Selasa, 10 Mei 2022 07:55 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kasus Covid-19 memang berangsur turun. Tapi bukan berarti tak ada lagi kasus penularan. Kematian juga masih terjadi. Karena itu, epidemiolog dan ahli kesehatan melihat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel masih diperlukan.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, hingga kemarin, ada tambahan 254 kasus baru. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona di Indonesia bertambah 15 orang. Kasus kematian ini naik 5 orang dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 10 orang.
Pakar kesehatan Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan, selama masih ada kasus kematian, maka Covid-19 masih dianggap berbahaya. Khususnya, bagi kelompok lansia yang memiliki komorbid. Lagipula, varian Delta yang dianggap berbahaya, belum benar-benar bersih dari muka bumi.
Baca juga : Putra Ferdinand Marcos Selamat Dari Kasus Penggelapan Pajak
“Kakak saya meninggal sebulan yang lalu karena Covid-19 varian Delta. Makanya, Indonesia harus punya sikap yang jelas terhadap Covid-19,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Karena itu, dia melihat PPKM memang harus dilanjutkan. Di atas kertas, kebijakan yang diterapkan Indonesia dianggap sebagai langkah jitu untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) ini memperkirakan, setelah libur mudik selesai dalam jangka waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan, ada potensi kenaikan kasus Covid-19.
Baca juga : Mbappe Datang, Hazard Nganggur
Meski begitu, dia memprediksi, kenaikan kasus tidak akan sampai membuat rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) kelabakan.
“Bisa dipastikan kondisinya tidak separah saat gelombang kedua dan gelombang ketiga,” tuturnya.
Dia yakin, Pemerintah sudah menyusun roadmap alias panduan untuk beralih dari pandemi menuju endemi. Selama proses itu, Miko menyarankan PPKM tetap diberlakukan.
Baca juga : Gabung Partai Perindo, Tama Jadi Ketua Bidang Hukum Dan HAM
Senada, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman juga berpendapat, PPKM masih layak diterapkan.
“Idealnya, Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan PPKM, setidaknya di level 1. Kenapa? Untuk menjaga kewaspadaan saja bahwa situasi masih pandemi, supaya masyarakatnya nggak abai, pemerintahnya juga nggak abai, baik daerah maupun pusat,’ ujar Dicky kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya