Awas, Jangan Main-main Dengan Kedaulatan Kita

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melanjutkan pembangunan di daerah perbatasan demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempertegas kedaulatan. Masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari ancaman gangguan pertahanan dan keamanan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, hal itu mutlak dilakukan Pemerintah untuk melindungi bangsa.

“Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Pemerintah juga berkomitmen menjaga dan membangun daerah perbatasan,” ujar Mahfud.

Baca juga : Gerbangdutas Perkuat Kedaulatan Indonesia Di Perbatasan

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), kemarin.

Pencanangan Gerbangdutas 2022 yang mengangkat tema Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ini, dalam rangka pemerataan pembangunan dan memperkuat daerah perbatasan.

Mahfud menjelaskan, program Gerbangdutas yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini merupakan komitmen Pemerintah membangun dari pinggiran, salah satunya di daerah perbatasan.

Baca juga : Mahfud MD: Jangan Main-main Dengan Batas Wilayah Indonesia!

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina, yakni Pulau Miangas.

“Kami ke sini untuk memperjelas simbol-simbol di daerah perbatasan, untuk menegaskan bahwa kita berdaulat. Jangan main-main dengan batas-batas wilayah Indonesia, karena ini bagian dari kedaulatan kami. Makanya kita mengadakan kegiatan Gerbangdutas,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi selalu merujuk tugas BNPP berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Aturan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat terus meningkatkan dan komitmen membangun perbatasan.

Baca juga : Jangan Main-main Dengan DMO Migor, Kejagung Bakal Ikut Pelototi

“Saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai wadah untuk menyatukan kita dalam mengelola perbatasan,” ucap Mahfud, yang juga Ketua Pengarah BNPP ini.

Selain itu, dia juga menjelaskan, pembangunan di daerah perbatasan harus terus digencarkan lantaran termasuk dalam daerah rawan pelanggaran hukum kejahatan transnasional. Seperti, human trafficking, narkoba, senjata ilegal. Hal itu yang menyebabkan terjadinya gangguan pertahanan dan keamanan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.