Sistem Anti Korupsi Harus Sejalan Dengan Integritas dan Norma Yang Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid memberikan arahan dalam sosialisasi teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara hybird pada Selasa (24/5).

Sekjen Taufik Madjid mengatakan, Kemendes PDTT bukan pertama kali mengikuti SPI. Namun, pada SPI tahun 2022, Taufik mengajak seluruh pihak terkait di Kemendes PDTT untuk meneguhkan niat untuk memperoleh nilai yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022.

Menurutnya, SPI itu dinilai terdiri dari empat komponen yaitu Internal, Eksternal, Expert (Ahli), dan Faktor Koreksi dengan nilai terendah berasal Faktor Eksternal.

Meski Komponen Internal atau lainnya tinggi, namun Faktor Eksternal rendah maka secara akumulatif nilai SPI juga rendah. "Ini harus jadi catatan dan bahan evaluasi kita," tegasnya. 

Baca juga : BP Jamsostek Sabet Juara 3 Lembaga Dengan Pengawasan Kearsipan Terbaik

Indeks SPI kita, kata Sekjen Taufik, juga rendah yaitu di 65,7 dan sementara Indeks Rata-rata Nasional 72,4. Olehnya, Kemendes PDTT harus genjot nilai Indeks SPI minimal bisa menyamai rata-rata nasional.

Banyak faktor yang harus dilakukan seperti Faktor Internal. Meski telah diatas 70 tapi tetap harus tetap lakukan langkah-langkah taktis agar nilai Internal menjadi lebih tinggi.

Misalnya, jika dikaitkan dengan Budaya Organisasi yaitu dengan adanya SOTK yang baru membuat terbaru restrukturisasi termasuk adanya jabatan-jabatan baru. Tapi, harus tetap tidak lupakan akar Budaya Organisasi yaitu pelayanan maksimal, Budaya Organisasi yang sehat.

"Bahkan kita harus mengkampanyekan secara massif kalau Kementerian kita ini Anti Suap dan tidak ada lagi penyelewengan atas wewenang yang diberikan kepada kita," bebernya. 

Baca juga : Jelang Idul Fitri, Kementan Dan TNI Gelar Pasar Mitra Tani Di Pulang Pisau

Ia juga menekankan soal Sistem Anti Korupsi di lingkungan Kemendes PDTT. Dikatakannya, sebuah sistem akan berjalan baik jika ditopangan dengan integritas aparatur yang baik.

Ditegaskannya, Sistem yang baik tapi tidak diperkuat oleh nilai dan norma dalam setiap Aparatur yang miliki intergritas maka akan berbahaya dan fatal.

"Begitu juga integritas yang baik tanpa dibarengi oleh sistem yang baik akan fatal, olehnya harus ada perimbangan antara integritas yang baik, norma dari seluruh kita semua harus diperkuat dengan sistem anti korupsi yang memadai," kata anak buah Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar ini.

Begitu juga dengan perlindungan atas sistem yang dibangun, termasuk setiap saat ada koreksi dari pihak berkompeten harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Baca juga : Parpol, Institusi Dengan Tingkat Kepercayaan Terendah

Karena itu, hasil survei yang didapati jika Faktor Internal sudah cukup memadai tapi masih harus dilakukan sejumlah langkah taktis untuk ditingkatkan.

Taufik mengingatkan untuk tidak cepat puas dengan angka diatas 80 untuk survei internal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Hasil survei untuk Expert (Ahli) dikatakan Taufik juga cukup tinggi, diatas 80. Ini berkaitan dengan transparansi yang diberikan predikat Kementerian yang Informatif dari Komisi Informasi Pusat.

"Ini wujudkan semua ini perlu kesadaran kolektif yang perlu dibangun, mulai dari pimpinan sampai seluruh staf hingga pada saatnya survei dilakukan hingga Agustus nantinya hasilnya sesuai dengan harapan kita," terangnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.