Dark/Light Mode
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Majukan Pariwisata Papua, KPK Mitigasi Risiko Korupsinya
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan potensi korupsi di sektor pariwisata wilayah Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Sektor Pariwisata yang digelar di Manokwari, pada Rabu (8/6).
"Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK menemukan potensi korupsi dalam rangkaian bisnis proses pengelolaan dana hibah yakni pada aspek perencanaannya," kata Ghufron.
Baca juga : Cuma Di KPK Nih, Rompi Biru Bisa Tangkal Korupsi
Karena itu, menjadi tugas bersama antar-pihak untuk mengawasi potensi ‘kebocoran-kebocoran’ yang terjadi di sektor pariwisata tersebut agar pemanfaatan dana hibah dari pemerintah khususnya di sektor pariwisata ini menjadi lebih optimal.
"Ini tugas kita bersama. Pada aspek perencanaannya menjadi tugas Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Kemenparekraf) sebagai executing agency, dan pada saat pelaksanaannya menjadi tugas Pemerintah Daerah sebagai implementing agency," ungkapnya.
Baca juga : Peduli Mahasiswa Papua, MPR Apresiasi KBRI & KJRI Di AS
Wilayah Papua dan Papua Barat memiliki potensi pariwisata alam yang besar untuk bisa memberi pertumbuhan perekonomian negara.
Pasca Covid-19, pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami keterpurukan paling besar selama kurun 2020-2021. Sehingga, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.
"Merawat dan memajukan pariwisata adalah bagian dari tugas KPK melalui pembenahan sistem agar tidak terjadi praktik-praktik korupsi di sector tersebut," jelas Ghufron.
Terdapat empat peran KPK dalam upaya menutup kebocoran potensi korupsi di sektor pariwisata Papua dan Papua Barat. Yakni, koordinasi lintas stakeholders dengan menggandeng pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Lalu, monitoring proses dan implementasi perbaikan sistem.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
